JAKARTA (RIAUPOS.CO)------ - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan politikus Gerindra Bambang Riyanto yang menilai tidak masuk akal pemegang Kartu Prakerja yang masih pengangguran bakal digaji. Terlebih, honorer yang bekerja keras saja ada yang hanya digaji Rp 200 ribu per bulan.
Ace menilai Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi masih memahami wacana program Jokowi itu secara dangkal.
"Dia memahaminya hanya dengan pendekatan duit, duit dan duit. Cara pandang ini sama dengan para pendukung Parabowo - Sandi pada umumnya. Padahal, kalau dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Prakerja ini tidak melulu bicara soal dana semata. Kebijakan ini menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas dan memiliki daya saing," kata Ace kepada JPNN.com, Kamis (7/3).
Ace meyakini, Jokowi melalui Kartu Prakerja ini menginginkan SDM, baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi, memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja dan membuka usaha. Menurutnya, ada pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya kartu Prakerja.
"Soal anggaran dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, skema anggaran negara. Sebetulnya pendidikan skill dan vokasi ini sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lain-lain," kata dia.
Dengan Kartu Prakerja ini, lanjut Ace, dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, Ace memprediksi akan dialokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur.
"Kedua, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Prakerja ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," kata dia.
