”Tahap pertama ini meliputi pengurukan tanah sehingga rumah sakit tersebut tidak rentan terhadap banjir serta pembangunan pagar,” jelas Retno.
Pembangunan Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah memasuki tahap dua. Yaitu pembangunan ruang dokter dan perawat. Tahap dua ini rencananya akan diselesaikan dalam waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan akan langsung memasuki tahap tiga. Yakni pembangunan gedung utama rumah sakit. Pelaksanaan pembangunan rumah sakit seluas 1.000 meter persegi di atas tanah seluas 8.000 meter persegi itu sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja Myanmar yang terdiri dari orang Rakhine dan muslim.
”Proses pembangunan tersebut diharapkan bisa membantu proses rekonsiliasi ketegangan antarkomunal di Rakhine State,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Di sisi lain, ancaman terhadap etnis Rohingya di Rakhine state disebut pengamat terorisme Al Chaidar berpotensi mengundang gerakan kelompok teroris dari Indonesia. Bahkan, berdasar informasi yang diterimanya, sudah ada beberapa orang yang berangkat.
“Masih sedikit. Belum jelas berapa jumlahnya. Di bawah sepuluh,” ungkap dia saat dihubungi Jawa Pos (JPG), kemarin.
Ketika ditanyai mengenai informasi tersebut, Menko Polhukam Wiranto enggan banyak komentar. Dia hanya menegaskan sikap pemerintah terhadap kondisi di Myanmar sudah jelas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
”Kami memberikan satu atensi khusus. Seperti pertimbangan presiden semalam (Ahad malam, red),” terang dia.
Namun demikian, Wiranto memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah tidak lantas mencampuri urusan pemerintah Myanmar dengan negaranya sendiri.
”Di sisi lain kami tetap prihatin, menyesalkan itu terjadi. Sehingga bantuan apapun yang diperlukan mereka, kita berikan,” terang mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Wiranto juga memastikan, langkah yang dilakukan pemerintah sudah terorganisir dan melalui pertimbangan matang.
”Dalam batas hukum internasional kan begitu,” imbuhnya. Karena itu, dia meminta tidak ada gejolak di dalam negeri. ”Nggak usah diributkan. Dalam negeri nggak usah ribut,” tambah dia.
Sebab, pemerintah sudah melakukan upaya maksimal untuk membantu negara tetangga. Sementara itu, lokasi konflik antara aparat Myanmar ada di Rakhie bagian utara. Berdasarkan peta yang diterima JPG, kawasan konflik tersebut dimulai dari Ponnagyun dan Sittwe dan sisi utaranya hingga menjelang perbatasan dengan Bangladesh. Konflik tidak sampai meluas ke Rakhine bagian selatan. Sementara, para pengungsi yag tidak mampu menjangkau perbatasan karena alasan jarak memilih berkumpul di lokasi-lokasi yang dianggap aman. Salah satunya di kawasan pesisir Rathedaung.
Di sisi lain, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta sejak pekan lalu. TPF beranggotakan tiga orang, masing-masing mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indonesia, pengacara Radhika Coomaraswamy asal Srilanka, serta konsultan asal Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk memimpin TPF tersebut. Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah Myanmar.
’’Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,’’ terangnya kepada JPG.
