JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. UU tersebut diberi nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, . . .
JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Lingkaran petinggi istana akhirnya bersuara tentang perkembangan pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tinggal menunggu waktu saja UU Ciptaker ditandatangani Presiden . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hubungan Wilayah (Hubwil) 1 Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar kegiatan Webinar sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja, Senin, (19/10/2020). Kegiatan ini diikuti 300 anggota Fraksi Golkar DPRD . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Publik kecewa terhadap pengesahan Undang-Undanf (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu pemicu kekecewaan ialah karena pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja terkesan sangat terburu-buru, bahkan . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Menanggapi pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau membuat pernyataan sikap. Ini diutarakan oleh Ketua FPK Provinsi Riau, Ir AZ Fachri Yasin. "Pernyataan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pimpinan DPR akhirnya memastikan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang sudah diketok palu Senin (5/10) lalu. Setelah kabar jumlah yang simpang siur dan berbeda-beda, mereka memastikan bahwa . . .
JAKARTA, (RIAUPOS.CO) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai polemik UU Cipta Kerja, Jumat (9/10). Dia mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dialamatkan keUU tersebut. Juga, mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas . . .
MERANTI (RIAUPOS.CO) - Sambut tuntutan massa aksi, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi tolak UU Cipta Kerja dan mendukung seluruh masa aksi yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Terutama aksi yang . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gelombang aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Pekanbaru kembali berlangsung, Kamis (8/10/2020). Kali ini datang dari gabungan elemen masyarakat se-Provinsi Riau. Mulai dari mahasiswa, pelajar . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - UU Cipta Kerja ikut mengatur soal pajak penghasilan (PPh) bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia. Mereka yang tinggal selama 183 hari atau sekitar 6 . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Masyarakat sebentar lagi bisa mendapatkan berbagai kepastian hukum, termasuk soal perlindungan jaminan pesangon, kemudahan percepatan perizinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang masih dibahas DPR dianggap sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Hal tersebut terungkap dari hasil survei nasional . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hasil survei nasional Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyebutkan 52 persen atau mayoritas masyarakat mendukung Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) untuk segera disahkan. Sebesar 26 . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ekonom Universitas Padjadjaran Aldrin Herwany, PhD menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa jadi solusi tepat di masa-masa setelah krisis kesehatan dan pandemi yang terjadi saat ini. . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak agar pemerintah sadar dan jangan menambah berat beban buruh lagi. Salah satunya dengan cara secepat mungkin untuk menghentikan selamanya pembahasan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih terus menyampaikan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kemarin (28/4), aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR. Mereka menolak . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Badan Legilasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas politik. Pasalnya, politikus Golkar itu meyakini . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja masih terus menuai pro dan kontra. RUU tersebut sudah mulai dibahas DPR RI. Akademisi Universitas Islam Sunan Gunung Djati M Yusuf Wibisono . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Keriuhan di ruang publik terkait RUU Cipta Kerja dinilai sebagai akibat kurangnya sosialisasi. Versi istana, pada prinsipnya RUU tersebut memang berangkat dari isu lapangan pekerjaan dan pengangguran. Dengan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
