DEMO PERPPU KPK

Halaman. 2

Ada ’Joker’ Ikut Demo Tertawakan Penyeru Perppu KPK

Nasional | Senin, 07 Oktober 2019 - 22:10 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (7/10). Massa MPD dalam aksinya menyuarakan . . .

Perppu Penundaan Bisa Jadi Jalan Tengah

Nasional | Minggu, 06 Oktober 2019 - 09:42 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Tarik ulur Perppu KPK masih terus terjadi jelang berlakunya revisi UU KPK. Kini, sikap presiden benar-benar ditunggu. Apakah akan menerbitkan perppu sesuai kehendak masyarakat, atau patuh . . .

Presiden Jokowi Tak Bisa Digulingkan jika Menerbitkan Perppu KPK

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 18:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menyesalkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . . .

Pejabat Istana Kompak Irit Bicara Terkait Perppu KPK

Nasional | Kamis, 03 Oktober 2019 - 23:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta kompak tak mau bicara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang sedang dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo . . .

Kondisi Sudah Mendesak, Perlu Perppu

Politik | Kamis, 03 Oktober 2019 - 10:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) semakin gencar. Indonesian Corruption Watch (ICW) menegaskan kondisi saat ini sudah memenuhi status mendesak . . .

Datangi Istana, IMM Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

Nasional | Kamis, 26 September 2019 - 19:55 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Gelombang unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan UU KPK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial terus disuarakan. Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai revisi UU KPK khususnya dapat . . .

Halaman. 2