Disebutkannya, untuk mengembalikan modal atau cost politik yang dikeluarkan, maka kepala daerah akan menggarong proyek. Karena itu yang paling gampang. ‘’Maju jadi kepala sekolah bayar, guru mau pindah juga bayar. Itu semua dijadikan komuditi oleh kepala daerah ketika sudah duduk, kalau terus seperti itu maka daerah tersebut tidak akan maju,’’ tegas pria berkacamata ini.

Persoalan sistem demokrasi di Indonesia yang begitu kompleks, diakui Trimedya sudah pernah disampaikannya kepada Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

‘’Saat rapat di DPP, saya sampaikan masalah ini ke Pak Pahala. Belia terkejut, dengan masalah ini. Jadi kami meminta kepada KPK agar menyampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadikan calon kepala daerah sebagai komuditi,’’ sebutnya.

Mengenai calon yang akan diusung PDIP di Pilgubsu 2018, disebutkan Trimedya akan diumumkan paling lambat akhir September. Apalagi, seluruh balon Gubsu yang melamar ke PDIP Sumut akan menjalani fit and proper test. ‘’Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah diputuskan siapa yang akan diusung. Penentunya adalah hasil survei. Apakah hasil survei memungkinkan atau malah tidak, kalau hasil survei jelek tidak akan mungkin diusung,’’ bilangnya.

Selain hasil survei, Trimedya juga mengatakan PDIP akan melihat rekam jejak calon yang akan diusung. ‘’Nanti akan kami koordinasikan dengan Polda, Kejati, Kejari, Polres setempat untuk melihat rekam jejaknya,’’ tuturnya.(dik/rnl)