‘’Berapa banyak timses (tim sukses) yang harus dibentuk di setiap kabupaten/kota,’’ bebernya. Belum lagi, tambah dia, biaya sosialisasi seperti mencetak baliho. ‘’Berapa harga satu baliho, biaya cetaknya, biaya masangnya. Ada lagi kaos yang akan dicetak,’’ bebernya.
Di sisi lain, setiap calon kepala daerah juga harus menyiapkan uang setiap bertemu dengan konstituennya. ‘’Bisa di-breakdown semua biaya yang diperlukan, jumlahnya tidak sedikit, apalagi jumlah pemilih di Sumut di atas 7 juta jiwa,’’ terangnya.
Khusus PDIP, kata dia, juga akan mempertanyakan kesiapan dana calon yang akan diusung. ‘’Bagi PDIP itu yang paling penting bisa mengamankan uang saksi. Ada standarisasi di PDIP untuk setiap TPS memiliki 2 saksi, satu saksi di dalam dan satu lagi saksi di luar. Honor masing-masing saksi itu Rp150 ribu-Rp200 ribu. Kalau PDIP itu saja, tapi rakyat minta ini itu kepada calon kepala daerah, itu yang susah,’’ paparnya.
Lebih jauh, Trimedya mencontohkan setiap orang yang ingin menjadi calon bupati harus menyiapkan uang minimal Rp30 miliar. ‘’Kalau boleh jujur mau jadi bupati itu minimal punya uang Rp30 miliar. Setelah terpilih, berapa gajinya, berapa tunjangannya. Itu harus dipikirkan pemerintah besaran biaya dengan gaji yang akan diterima kepala daerah,’’ jelasnya.
