MEDAN (RIAUPOS.CO) - Pemilihan bakal calon Gubernur  dan Wakil Gubernur Sumatera Utara akan digelar Juni 2018 mendatang. Saat ini sejumlah partai politik (parpol) sedang mempersiapkan diri mengusung calonnya. Nah, untuk mengusung calon yang maju ternyata tidak mengeluarkan dana yang sedikit.

Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluhkan besarnya biaya (cost) politik yang harus disiapkan untuk bisa bertarung di ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).

Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Trimedya Panjaitan menilai tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang ingin menjadi calon kepala daerah.

Besarnya cost politik calon kepala daerah, diakuinya tidak terlepas dari tidak konsistennya masyarakat. Di mana, Trimedya menilai masyarakat malah menjadikan calon kepala daerah sebuah komuditi.

‘’Rakyat ingin pemerintahan yang bersih, tapi ketika ada calon kepala daerah yang ingin maju malah dijadikan komuditi,’’ katanya kepada wartawan usai acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PDIP Sumut di Hotel Danau Toba, Sabtu (9/9).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mencoba merinci biaya yang diperlukan bagi calon gubernur di Sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.