PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Penghargaan ini diterima sebagai ganjaran opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau 2018.
Piagam penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Bakhtaruddin kepada Gubernur Riau (Gubri) Drs Syamsuar MSi pada acara Seminar APBN dan Kebijakan Dana Transper Tahun Anggaran 2020 di Hotel Aryaduta Jalan Diponegoro, Selasa (29/10).
Bakhtaruddin menyampaikan, penghargaan WTP diberikan setelah laporan keuangan daerah lolos verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini, karena dinilai berkualitas dengan tata kelola keuangan yang baik.
"Penghargaan ini diberikan sebagai wujud dari good clean government," kata Bakhtaruddin.
Sementara itu Gubri mengatakan penghargaan WTP tersebut merupakan hasil dari usaha keras pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dari hasil pemeriksaan BPK.
"Semoga penghargaan ini bisa dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Kalau laporan keuangan daerah bagus dapat WTP, pemerintah pun akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Kemenkeu juga akan memberikan dana insentif daerah, jadikan ini sebagai motivasi juga agar pengelolaan laporan keuangan daerah akuntabel dan transparan," jelasnya.
Atas raihan prestasi ini, mantan bupati Siak itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menyusun laporan keuangannya dengan baik, dan memberikan perhatian setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus menjadi semakin baik k edepannya, dalam mengelola keuangan," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri menyampaikan selamat kepada pemerintah kota/kabupaten atas keberhasilan meraih opini WTP dalam penyusunan dan penyajian keuangan daerah. Diharapkan Syamsuar, keberhasilan itu dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya.
"Capaian WTP bukan garis finis, tetapi langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan saya berharap agar pemda dapat mempertahankan opini WTP," jelasnya.
Untuk diketahui, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018, Senin (20/5) lalu. Hasilnya, BPK RI kembali memberikan opini WTP, sehingga Pemprov Riau berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ketujuh kalinya.(rir/adv)
