PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Salah satu dampak defisit anggaran yang dikabarkan terjadi pada pagu anggaran APBD Riau 2019 mulai berdampak pada anggaran perubahan. Di mana guna mencari Rp1 triliunan angka yang harus dikurangi, sekitar Rp350 miliar di antaranya dari program kegiatan yang bakal dilelang, artinya terjadi gagal lelang akibat kekurangan uang ini.
Hal ini diakui Wagubri H Wan Thamrin Hasyim perihal rasionalisasi anggaran yang memang mau tak mau harus dilakukan. Berikut sebagai langkah agar ke depan dalam kepemimpinan kepala daerah periode selanjutnya, tidak menyisakan tunda bayar atau utang kepada pihak rekanan dan lainnya.
“Rasionalisasi kegiatan 2018 sudah dimulai. Di mana kalau kegiatan proyek, ada Rp352 miliar tidak kita lelang,” ujar Wagubri.
Selain kegiatan yang bakal dilelang dilakukan rasionalisasi, lanjut Wagubri, selain itu juga akan dilakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Riau.
“Perjalanan dinas termasuk, tapi belum kita tentukan angkanya,” tegas Wagubri.
Perihal ini nanti lanjut mantan Bupati Rokan Hilir, akan dilakukan pengurangan dari masing-masing OPD. “Silakan kepala OPD memilah, biar mereka yang mengurangi,” tambahnya.
Menurut Wan Thamrin, pengurangan kegiatan maupun anggaran perjalanan dinas tersebut sudah ada perintah dari Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman. Di mana jika memang anggaran tidak ada maka kepala daerah meminta agar jangan melaksanakan kegiatan.
“Dan jangan teken SPPD, SP2D dan SPM,” tegasnya.
Sementara Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman perihal defisit anggaran atas dampak tunda salur APBN ke daerah yang tertunda selama dua tahun terakhir memang berdampak besar bagi daerah pada kondisi sekarang. Gubri meminta agar seluruh instansi di internal pemprov sedapat mungkin dapat mengelola anggaran sebaik mungkin.
“Kita harus pandai-pandai memanfaatkan anggaran yang ada, juga harus pandai-pandai koordinasi dan merebut dana ke tingkat pusat,” pesan Gubernur.(mng)
(Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru)
