“Kami minta pemerintah pusat memperhatikan pulau kami ini, karena sebagai pulau terdepan dan terluar dan merupakan wilayah kedaulatan RI. Kita minta ini benar-benar menjadi prioritas pembangunan terutama penanganan abrasi oleh pemerintah pusat,” harapnya.
Solihin mengaku akan menyampaikan langsung ke Presiden untuk mengutamakan pembangunan pemecah gelombang di desanya dan juga membangun pos perbatasan negera, agar pergerakan ekonomi masyarakat dapat kembali lagi.
‘’Ya, kami minta ada kegiatan perdagangan lintas batas dihidupkan kembali. Karena ini juga urat nadi perekonomian masyarakat,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Solihin juga mengatakan, Pulau Bengkalis merupakan pulau yang geografis lahanya adalah gambut. Makanya, Presiden harus mengutamakan pulau ini agar tidak hanyut dihantam abrasi yang sangat parah.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar didampingi Bupati Bengkalis Kasmarni serta pejabat lainnya meninjau kondisi lapangan tempat Presiden Jokowi berkunjung. Tidak hanya lokasi yang akan dijadikan penanaman mangrove di Pantai Raja Kecik Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, rombongan juga meninjau penanganan abrasi.
Rencananya, selama berada di Desa Muntai Barat, Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 10.20 WIB dengan menggunakan helikopter dari Pekanbaru. Selanjutnya menuju Pantai Raja Kecik untuk melakukan penanaman mangrove.
‘’Ya, besok (hari ini, red) datang. Ya sekitar pukul 10.20 WIB,’’ ujar Camat Bantan Muthu Saily.
Sedangkan, Menteri LHK Siti Nurbaya selama dua hari meninjau persiapan kedatangan Presiden di Pantai Raja Kecik didampingi langsung Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso serta Sekda Bengkalis Bustami HY. Menteri melihat langsung upaya penanaman mangrove yang dilakukan kelompok masyarakat di sana.
Selamatkan Pulau Bengkalis dari Abrasi
Penyelamatan dari ancaman abrasi ini juga disuarakan organisasi lingkungan hidup, Jikalahari. Presiden juga diminta memastikan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Bengkalis dapat berjalan efektif.
Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo mengatakan, dalam hal restorasi mangrove, Presiden harus menghentikan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang, serta memastikan realisasi kerja sama Pemkab Bengkalis dengan BRGM untuk menghentikan abrasi.
Khusus di Pulau Bengkalis, lanjutnya, abrasi kerap terjadi mencapai 10 hingga 15 meter per tahun akibat mangrove ditebang. “Bahkan, hutan mangrove juga rusak disebabkan korupsi jual beli hutan mangrove, ” katanya di Pekanbaru, Senin (27/9).
Ditambahkannya, Presiden juga harus menginstruksikan Pemkab Bengkalis untuk tidak menambah investasi tambak udang, karena mengancam dan merusak hutan mangrove yang tersisa di Bengkalis.
Selain kerusakan mangrove, Presiden diminta perlu mempercepat realisasi perhutanan sosial di eks HTI PT Rimba Rokan Lestari yang telah dialokasikan oleh KLHK untuk perhutanan sosial sebagai upaya untuk restorasi gambut. Oleh karena itu, guna menyelamatkan Pulau Bengkalis, Presiden Jokowi harus mengefektifkan kerja-kerja upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.(sol/ksm/ayi/ted)
Laporan: TIM RIAU POS (Pekanbaru)
