ROHUL (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), Kamis (27/9) menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Benlanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2018 ke DPRD Rohul.
Penyerahan rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2018, diserahkan secara resmi oleh Sekda Rohul H Abdul Haris SSos MSi mewakili Bupati Rohul H Sukiman kepada Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rohul.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Rohul Zulkarnain SSos, Hardi Chandra dan H Abdul Muas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan puluhan anggota DPRD Rohul yang memenuhi kuorum.
Dari rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2018 yang diserahkan Pemkab Rohul, diproyeksi total RAPBD Perubahan tahun 2018 sekitar Rp1,7 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, terjadi kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp532 miliar lebih. Di mana semula total APBD Rohul murni tahun 2018 sebesar Rp1,2 triliun lebih sekarang pada RAPBD Perubahan 2018 diprediksi menjadi Rp1,7 triliun lebih.
Sekda Rohul H Abdul Haris, Kamis (27/9) menjelaskan, kenaikan belanja ini disebabkan adanya perubahan dan pergeseran kegiatan yang dinilai perlu dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.
Kegiatan yang dimaksud, penerimaan CPNS tahun 2018, kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak 2018, termasuk balanja tunda bayar pada kegiatan tahun anggaran 2017 lalu.
Sementara asumsi Belanja Tidak Langsung (BTL), yang disampaikan pada KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2018, yakni belanja pembiayaan bagi PNS (gaji), Bansos, Hibah dan lainnya, sebesar Rp831 miliar lebih. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp168 miliar lebih dari APBD Murni tahun anggaran 2018 yakni sebesar Rp663 miliar lebih atau sekitar 20,22 persen.
Belanja langsung yang dianggarkan mendanai program kegiatan secara langsung di OPD sebesar Rp972 miliar lebih. Jumlah tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp300 miliar lebih dari APBD Murni tahun anggaran 2018 yakni sebesar Rp671 miliar lebih atau naik sekitar 31,87 persen.
Sekda memaparkan, PAD mengalami pengurangan sebesar Rp6 miliar lebih.(adv)
