PPKM DI RIAU TIDAK BERJALAN EFEKTIF

Perlu Gebrakan Baru Penanganan Covid-19

Riau | Jumat, 28 Mei 2021 - 10:44 WIB

Perlu Gebrakan Baru Penanganan Covid-19
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Riau dr Indra Yovi (RIAUPOS.JAWAPOS.COM)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang dijalankan kabupaten/kota dinilai tidak berjalan maksimal dan tidak efektif menekan penyebaran Covid-19 di Riau. Wacana untuk kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) muncul lagi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Riau dr Indra Yovi mengatakan, aturan yang dibuat terkait PPKM saat ini hanya tinggal aturan, namun kondisi di lapangan tidak seperti aturan yang dibuat. Sehingga banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Dampaknya, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau melonjak tajam.


"PPKM kalau betul-betul dijalankan itu akan lebih baik, tapi aturan hanya tinggal aturan, begitu di lapangan tidak jalan. Di lapangan sama saja tidak ada penegasan,"ujar dr Indra Yovi.

Lebih lanjut dikatakannya, dari analisa pihaknya, peningkatan kasus Covid-19 di Riau ini ada ada dua hal penyebabnya, yang pertama penularan yang terjadi saat Idulfitri yang dampaknya terlihat sekarang. Kemudian orang yang kembali dari luar kota tidak melalui screening, dan menjangkiti keluarganya sehingga terjadi klaster keluarga.

Agar tidak terjadi lagi kasus yang semakin meningkat di kabupaten/kota, menurut Indra Yovi perlu dilakukan penegasan yang lebih ketat, dengan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Termasuk memberlakukan work from home (WFH), bagi aparatur sipili negara (ASN) di seluruh kabupaten/kota.

"Kami mengusulkan kembali ada beberapa kebijakan, dengan adanya WFH bagi ASN di Kabupaten/Kota, dengan kondisi sekarang ini. Penerapan PPKM mikro tidak efektif. Kami juga mengusulkan kemungkinan ada PSBB, skala yang lebih besar, dengan pengetatan terhadap mobilisasi,"ujarnya.

Dikatakan Indra Yovi, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, memberikan batas waktu selama dua pekan kepada Riau untuk menurunkan kasus positif Covid-19. Dengan melakukan tracing kontak dari pasien minimal 15 orang, dan jika tidak dilakukan maka kasus akan semakin meningkat. Dia menekankan harus ada gebrakan baru dalam penanganan kasus di Riau.

"Apa yang bisa kita lakukan? Presiden memberikan target dua minggu untuk menurunkan kasus. Menjadi PR kita bersama harus ada gebrakan dan kebijakan baru. Terutama kabupaten/kota, perda sudah selesai, harus ada penegasan disiplin dan sanksi. Kalau tidak melakukannya hal luar biasa, bisa jadi di Bulan Juni dan Juli akan mencapai puncak penularan Covid-19 di Riau,"sebutnya.

Sementara itu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan ada beberapa upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 bersama Forkompinda Riau. Adapun upaya yang dilakukan di antaranya, melakukan kontak tracing dan testing pada setiap satu orang yang positif Covid-19 kepada minimal 15 orang. Hal ini sudah dilakukan dan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dengan meningkatkan testing dan tracing akan ketahuan sejauh apa penularan Covid-19.

"Kebanyakan setelah dilakukan tracing dan testing yang terkonfirmasi positif itu orang tanpa gejala,"jelasnya.

Kemudian melakukan tracing terhadap kasus varian of concern B117 pada ABK kapal India. Bekerja dengan TNI dan Polri dan pihak swasta untuk menambah ketersediaan ruang isolasi, ICU dan obat-obatan ke masing-masing daerah di Riau.

"Akselerasi vaksinasi Covid-19 juga terus ditingkatkan. Menyediakan rapid test di setiap masing-masing puskesmas di daerah. Melakukan penutupan tempat wisata di seluruh kabupaten/kota di Riau,"ujarnya.

Selanjutnya juga pihaknya menerapkan sanksi kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan. Mendistribusikan paket obat-obatan di seluruh daerah di Riau. Serta menyiapkan mobil untuk transportasi dan mobilisasi lansia serta vaksinasi tahap kedua di Kota Pekanbaru.

"Karena mobilitas tinggi di Kota Pekanbaru kami bersama TNI Polri menyediakan mobil untuk transportasi dan inilah upaya kami terhadap pengendalian Covid-19 di Provinsi Riau,"sebutnya.

ICU Covid-19 dengan Ventilator Tinggal 9 Ruang

Dampak dari jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Pekanbaru yang melonjak, ketersediaan ruang rawat ICU Covid-19 yang memiliki ventilator semakin menipis saja. Hingga, Kamis (27/5), ICU Covid-19 yang memiliki ventilator hanya tersisa sembilan ruangan saja.

Dirincikan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, sejak Ahad (23/5) angka penambahan kasus Covid-19 di Pekanbaru melonjak terus. Pada Ahad itu, tercatat kasus positif Covid-8 berada di angka 24.812 kasus dan 473 di antaranya meninggal dunia. Sementara pada Senin (24/5) total kasus positif sudah mencapai 25.009 kasus dengan 485 di antaranya meninggal. Artinya ada penambahan 197 kasus positif dan 12 meninggal.

Kemudian, Selasa (25/5) kasus positif berada di angka 25.324 dan meninggal 488 kasus. Bertambah 315 kasus dsn tiga kemarin dari sehari sebelum. Selanjutnya, Rabu (26/5) total positif sudah diangka 25.575 kasus dan meninggal 294 kasus. Dari sehari sebelumnya, terjadi penambahan 251 kasus dan delapan kematian.

Kondisi ini memberikan dampak pada keterisian ruang perawatan bagi pasien Covid-19 di rumah sakit. Di Pekanbaru ada 22 rumah sakit yang menyiapkan ruang perawatan pasien Covid-19, baik itu ruang isolasi maupun ICU Covid-19. Yang mengkhawatirkan, ICU Covid-19 yang memiliki ventilator sebagai bagian penting perawatan pasien Covid-19 hanya tersisa sembilan ruangan.

Untuk ruang perawatan ini, pada Kamis (27/5) kemarin, terdata ruang isolasi yang ada di 22 rumah sakit berjumlah 1.013 ruang. Dari jumlah ini, terisi 597 ruang dan tersisa 416 ruang. Sementara, untuk ICU Covid-19 di 22 rumah sakit ada 114 ruang. Ini dengan rincian, sudah terisi 90 ruangan. Yaitu, 39 ruang dengan ventilator dan 51 ruang tanpa ventilator. Sementara sisa ICU Covid-19 adalah 24 ruangan yakni tanpa ventilator 15 ruangan dan dengan ventilator hanya sembilan ruangan. Di luar itu, total sisa ruangan keseluruhan isolasi dan ICU Covid-19 adalah 431 ruangan.

Dalam pada itu, pemetaan risiko kelurahan di Pekanbaru, sudah sejak dua bulan terakhir kondisi penambahan kasus positif Covid-19 di Pekanbaru memburuk. Dari 83 kelurahan yang ada, 43 di antaranya adalah zona merah penyebaran Covid-19.

Dari pemetaan Diskes Kota Pekanbaru yang dirilis Ahad (23/5) hingga 29 Mei nanti, diketahui 43 kelurahan masuk dalam kategori zona merah dengan resiko tinggi penyebaran Covid-19, yakni terdapat diatas 10 kasus positif aktif per Kelurahannya. Kemudian 12 Kelurahan zona oranye, dan 23 Kelurahan zona kuning. Di Pekanbaru saat ini hanya lima Kelurahan masuk dalam zona hijau yang tidak terdampak Covid-19.

Jika diperbandingkan, berdasarkan pemetaan zona resiko kelurahan per 16 Mei hingga 22 Mei lalu, ada 40 dan 83 kelurahan di Pekanbaru masih berada dalam zona merah. Dan hanya 11 kelurahan yang berada di zona hijau atau tidak terdampak. Kondisi ini menunjukkan dibandingkan pekan sebelumnya, kondisi penyebaran Covid-19 di Pekanbaru belum membaik.

Jika ditarik ke belakang, berdasarkan pemetaan risiko kelurahan ini, sudah dua bulan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Pekanbaru dan belum membaik. Di akhir Maret zona merah hanya ada di 13 Kelurahan, maka di pekan kedua April sudah 32 kelurahan, meningkat lebih dua kali lipat. Zona merah ini di pekan ketiga April sempat turun menjadi 28 kelurahan. Memasuki pekan terakhir April lonjakan terjadi ke angka 39 kelurahan. Dan di awal Mei berada di angka 44 kelurahan.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Kamis (27/5) menyampaikan, pihaknya bersama Pemprov Riau dan pusat bersama-sama berusaha angka penyebaran Covid-19. 

"Dari angka yang terjadi kemarin memberikan posisi Riau nomor satu di nasional. Tentunya Pekanbaru adalah kota yang selalu memberikan kontribusi yang besar, termasuk penduduk yang paling banyak sehingga angka Covid-19 nya tinggi,"urai dia.

Berbagai langkah dilakukan untuk menekan angka penyebaran yang terus tinggi. "Mulai penguatan PPKM, kita melakukan pengawasan dan pengendalian baik di lingkungan RT RW dan pos PPKM. Juga melakukan (razia prokes, red) malam hari di jalanan di tempat kuliner dan hiburan malam untuk melakukan pengawasan,"imbuhnya. (sol/ali/hsb/ted)

Laporan :TIM RIAU POS (Pekanbaru)
 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook