ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menargetkan seluruh pejabat yang dikategorikan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk berpartisipasi seluruhnya atau mencapai 100 persen sesuai dengan yang ditetapkan.
Hal itu sebagaimana ditegaskan Bupati Rohil H Suyatno AMp pada sejumlah kesempatan.
“Agar untuk LHKPN 2019 bisa dituntaskan segera sebelum tenggat waktu 31 Maret ini. Saya minta diperhatikan betul, kepada inspektorat saya minta terus ingatkan pejabat terkait, harus selesai semua sebelum waktunya,” kata bupati.
Terpisah Kepala Inspektorat Rohil HM Nurhidayat SH menyebutkan, mayoritas pejabat yang ada telah mengisi LHKPN Kabupaten Rohil. “Hingga kemarin, pukul 14.45 sudah ada 104 orang yang sudah mengisi dan tinggal empat orang yang belum,” kata Nur Hidayat, Rabu (27/3) di Bagansiapi-api.
Diketahui, untuk Penyelenggara Negara (PN) yang wajib LHKPN adalah sebanyak 108 orang, mengacu pada jumlah itu maka prosentase realisasi diharapkan maksimal mengingat pada 2018 lalu telah mampu mencapai 96 persen lebih. Ia menerangkan pelaporan LHKPN adalah wujud kepatuhan dari Penyelenggara Negara (PN) itu sendiri.
Dengan tenggat waktu yang ada, dirinya optimis dapat tercapai 100 persen sesuai dengan harapan bupati. “Sebagai pihak yang mengkoordinir LHKPN dibantu oleh bupati sebagai penanggung jawab, kami optimis sebelum 31 Maret selesai semua,” katanya.
Untuk mendukung itu di inspektorat ada tiga admin yang siap membantu jika ada kendala dalam pengisian termasuk jika dibutuhkan untuk membantu pengisian.(adv)
