PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Dari data yang rilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Riau masuk dalam 10 besar daerah dengan jumlah penyalahguna serta peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Dari angka 10 besar tersebut, bahkan Provinsi Riau saat ini menempati posisi kelima.
Gubernur Riau Syamsuar mengaku cukup miris dengan masih tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Riau tersebut. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut bersama dengan instansi terkait.
“Informasi dari BNN, Riau masuk 10 besar angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Bahkan posisi lima pula. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk menyelesaikannya,” kata Syamsuar usai menghadiri acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Gedung Brimob Polda Riau, Rabu (26/6).
Berdasarkan informasi yang ia terima, lanjut Syamsuar, yang menjadi angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Riau tinggi yakni wilayah Riau yang berbatasan dengan negara tetangga. Di mana wilayah tersebut menjadi pintu masuk narkoba dari negara lain.
“Pintu masuk narkoba itu dari daerah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, Meranti, Indragiri Hilir. Lokasi inilah yang dimanfaatkan oleh para bandar besar untuk memasok narkoba,” sebutnya.
Mantan Bupati Siak ini mengaku, bahwa saat ini pihaknya sudah menyusun tim terpadu yang akan turun hingga kabupaten/kota untuk mengajak masyarakat menjauhi narkoba. Tim tersebut juga nantinya akan bertugas memetakan lokasi mana saja yang rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Riau ini.
“Jadi untuk memberantas narkoba ini harus bekerja sama, kalau tidak kerja sama akan sulit untuk memberantasnya. Karena para pengedar itu ada juga yang menggunakan masyarakat sebagai kaki tangannya,” ujarnya.
Untuk merangkul masyarakat agar tidak ikut terlibat dalam peredaran narkoba, Syamsuar juga mengaku sudah memiliki cara. Yakni dengan melibatkan masyarakat yang masuk daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan kegiatan lain yang bernilai ekonomi.
“Kalau di Pekanbaru misalnya saja daerah Kampung Dalam, di sana nanti masyarakatnya akan diberikan kegiatan pelatihan UMKM. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri dan memiliki penghasilan sehingga tidak terlibat peredaran narkoba,” katanya.(sol)
