Sementara itu, Pj Bupati Kampar Dr Kamsol  berharap tenaga honorer yang ada bisa diangkat menjadi PNS ataupun PPPK, namun itu semua menunggu kebijakan dari pusat. "Kalau saya melihat hal ini terkait dengan anggaran kita pemerintah daerah mengangkat ini semua tanpa ada tambahan anggaran belanja di Dana Alokasi Umum tidak mencukupi," jelas Kamsol.

Kamsol menambahkan, kemaren sekda se-Indonesia sudah rapat bersama di Mataram membahas hal ini. Dalam dalam rakor Akapsi beberapa hari di Bogor juga membahas hal ini mencari solusi terkait penghapusan honorer.

"Kita masih menunggu langkah-langkah kongkrit untuk ini, berkenaan dengan itu kita sedang melakukan pendataan terkait tenaga honorer di berbagai bidang.  Ini sedang bejalan, sehingga setelah ada kebijakan ke mana diarahkan kita tinggal lagi memasukkan datanya yang telah komplit yang ada pada kita," tegas Kamsol.

Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), tak ada lagi rekrutmen tenaga honorer yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

"Setahu saya tak ada pegawai honor yang terdaftar sampai saat ini. Lagi pula kita tak ada melakukan perekrutan," jawab*********** Fauzar saat ditanya berapa jumlah pegawai honor di lingkungan Pemkab Inhil.

Dengan tak terdaftarnya pegawai honor, maka secara otomatis tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk penggajiannya. Maka dari itu, ia tak bisa menjelaskan apa-apa terkait jumlah honorer di Pemkab Inhil.(so/ali/fad/ksm/egp/kom/ind/epp/yas/amn/mng/wir/kas/esi)