PEKANBARU (RIAUPOS.CO )- Peraturan Daerah (Perda) tentang kode etik dan tata beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi diundangkan. Maka dari itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau dalam waktu dekat bakal segera menyurati seluruh anggota DPRD Riau agar bisa menaati kesepakatan yang telah dibuat.
Hal ini diungkapkan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartanto, Kamis (25/8) kemarin.
"Dengan ditandatangani atau diundangkannya Perda tentang Kode Etik dan Tata Beracara oleh Biro Hukum, artinya sudah sah terhitung sejak itu, kami akan menyurati seluruh anggota DPRD dalam bentuk imbauan untuk bersama-sama menaati apa yang sudah menjadi kesepakatan untuk dipakai," ucap Ade Agus.
Dikatakan dia, imbauan tersebut bakal dikirim dalam pekan ini ke masing-masing anggota DPRD Riau. Pihaknya akan melalukan evaluasi secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing ketua fraksi, bilamana terdapat pelanggaran dilakukan. Tujuannya ialah sebagai pengingat kepada seluruh anggota DPRD Riau.
"Rencana dalam minggu ini surat akan dikirim ke masing-masing anggota dan dilakukan seterusnya akan kita lakukan evaluasi berkala, evaluasi ini akan kami berikan kepada ketua fraksi untuk memberikan atau mengingatkan sesama anggota DPRD," ungkapnya.
Saat ditanya apa saja poin dari imbauan yang bakal dikirimkan oleh pihaknya, Ade Agus menyebut salah satunya mengenai kehadiran pada rapat. Termasuk juga BK DRPD Riau tengah menyusun agar kehadiran saat rapat paripurna dikembalikan ke kehadiran fisik. Tidak lagi menggunakan metode daring. Baik untuk dewan sendiri maupun tamu undangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami sedang menyusun dengan pimpinan agar bisa mengembalikan paripurna ke kehadiran fisik. Baik itu di DPRD sendiri maupun tamu undangan atau OPD. Ada beberapa OPD, yang seharusnya turut menghadiri, tapi hanya mengikuti secara daring. Saat ini daring tidak efektif, karena banyak didapati online, namun orangnya tidak ada," pungkasnya.(nda)
