PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau kembali menggiatkan Program Keluarga Berencana (KB) Perusahaan sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini terutama untuk menekan angka unmeet need dan Meningkatkan angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Provinsi Riau.
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi saat menghadiri acara sosialisasi program dalam rangka meningkatkan perluasan akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan guna mendukung tercapainya program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), kemarin.
"Sebenarnya program ini sempat dinilai sukses di masa silam. Untuk itu sebagaimana diketahui kita di Riau ini kan mCPR kita masih rendah dan juga angka unneed meet masih tergolong tinggi. Sesuai dengan evaluasi indikator kinerja kita, maka salah satu upaya meningkatkan kinerja, kita harus berinovasi bagaimana cara agar kinerja bisa mencapai angka yang diinginkan," paparnya.
Dalam kesempatan ini pihaknya melakukan upaya pendekatan dengan pihak perusahaan perkebunan melalui Disnakertrans Riau. ‘’Di mana kita ketahui perusahaan di sektor perkebunan menyerap banyak tenaga kerja terutama perempuan,” ujarnya.
Ditambahkannya, persentasi angka mCPR Riau saat ini masih rendah yaitu 45.6 persen dan angka ini diharapkan turun menjadi 50.88 persen pada 2022. Sementara Unmeet Need Riau saat ini masih tinggi yaitu 25.6 persen yang pada tahun 2022 diupayakan turun menjadi 14.45 persen.
Keberadaan perusahaan yang tentunya teregistrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, diyakini akan menjadi sasaran tepat bagi BKKBN untuk menjalankan program Bangga Kencana. Sehingga pendekatan bisa dengan mudah dilakukan melalui Disnakertrans.
Dalam kesempatan tersebut Mardalena juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan pihak perusahaan ditujukan untuk memenuhi target peserta KB, selain tentunya diharapkan memberi peluang kepada para pekerja di perusahaan dan masyarakat di lingkungan perusahaan untuk mendapatkan pelayanan KB. BKKBN akan menyuplai alat kontrasepsi kepada pihak perusahaan.
Sementara itu, Kepala Seksi Penegakan Hukum Disnakertrans Riau Syafrizal SE ST MH mengatakan pihaknya menyambut baik kegitan ini. Pihaknya juga siap mendampingi dan akan mensupport segala sesuatu yang mungkin bisa dilakukan disnakertrans riau dalam rangka meningkatkan kinerja BKKBN di perusahaan-perusahaan melalui tenaga kerja.
"Tentunya kita sangat welcome dan menyambut baik kegiatan ini. Karena ini juga menyangkut soal kesejahteraan keluarga dari individu yang ada di perusahaan-perusahan. Ini juga kan sebagai upaya kita dalam mendukung program yang dijalankan oleh BKKBN termasuk peningkatan kinerja BKKBN Riau. Untuk itu kita siap mendampingi ataupun ikut berpartisipasi dalam upaya sosialisasi program BKKBN,” jelas Syafrizal.
Lebih lanjut Syafrizal juga mengatakan bahwa di pertemuan pertama ini pihaknya mengundang 10 orang perwakilan dari sepuluh perusahaan di sektor perkebunan yang memiliki karyawan dengan jumlah besar. Seperti Group Musim Mas, Grup IVO Mas, Tasmapuja, PTPN V, dll. Sepuluh perwakilan ini hanya sebagai langkah awal, karena nantinya akan dilakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan lain yang ada di riau.
Syafrizal mengharapkan program-program BKKBN dapat diterima masyarakat khususnya karyawan-karyawati yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan manfaat bagi keluarganya dan meningkatkan produktifitas para pekerja.(eca)
