PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Riau menggelar Workshop dan Desiminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Tengkes Provinsi Riau tahun 2023, Senin (13/11). Selain itu, juga digelar Sosialisasi Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko Tengkes yang Terintegrasi (Si Peti Keris).
Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, penelitian dan kajian diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program Bangga Kencana. Khususnya dalam upaya percepatan penurunan tengkes.
Hasil kajian itu akan jadi bahan bagi pengambil kebijakan dalam upaya mempercepat penurunan tengkes di dua daerah locus penelitian. Sekaligus mempelajari upaya yang dilakukan sehingga kasus tengkes di dua lokasi itu turun signifikan. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut bisa menjadi referensi bagi daerah lainnya.
Akademisi, tambah Mardalena, punya peran signifikan. Karena percepatan penuruan tengkes juga memerlukan peran dari perguruan tinggi. Terutama dalam melakukan penelitian dan kajian penurunan tengkes.
Pihaknya selalu merekomendasikan hasil kajian di kampus sebagai masukan yang membangun dalam mencapai visi misi BKKBN. Apalagi, data primer maupun sekunder terkait Bangga Kencana memang masih sangat minim. Karena itu, hasil penelitian ini diharap jadi bahan rekomendasi dalam percepatan penurunan tengkes. Apalagi target penurunan stunting di angka 14 persen di tahun 2024 tinggal sebentar lagi.
Mardalena menambahkan, penyelenggaraan percepatan penurunan tengkes di Indonesia cukup masif. Salah satunya lewat Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang menurut dia menyumbang peran dalam percepatan penurunan tengkes.
Peluang-peluang yang ada di Kampung KB bisa dijadikan contoh. Misalnya program Kampung Anti Narkoba atau Program 222 (2 butir telur, 2 jumput beras dan Rp2.000) di Kelurahan Air Dingin yang dianggapnya berhasil mendorong peran warga ikut mendukung Program Bangga Kencana, khususnya penurunan tengkes.
“Praktik baik yang berhasil ini diharapkan jadi potret yang dicontoh oleh Kampung KB lainnya. Kemudian, bagaimana menggambarkan praktik baik intervensi program pada, calon pengantin, ibu hamil, dan anak di bawah dua tahun (Baduta),” kata Mardalena.
Diakuinya, saat ini, Kampung KB memang belum terbentuk di semua desa dan kelurahan di Riau. Karena itu, dengan contoh keberhasilan yang dilakukan ini, diharap bisa mendorong kepala daerah membentuk Kampung KB di tiap kelurahan dan desa di wilayahnya masing-masing. Apalagi, pembentukan Kampung KB itu sudah diatur dalam Instruksi Presiden.
Sementara, terkait program Si Peti Keris, Mardalena menyebut bahwa ini merupakan dalam rangka menyediakan data Keluarga Berisiko Tengkes. Sehingga, upaya penurunan stunting yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemanfaatan Dashboard Si Peti Keris yang Terintegrasi. MoU ditandatangani perwakilan dari Kampar, Indragiri Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti.
Sementara itu, Ketua Panitia, Ermayani SE Ak mengatakan, kegiatan ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di dua locus, yaitu Bengkalis dan Rokan Hilir. Dua daerah ini dipilih karena paling banyak penurunan angka prevalensi stunting sesuai Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Contohnya angka stunting di Rohil dari 27,9 di tahun 2021 turun drastis menjadi 14,1 di tahun 2022.
Penelitian ini, tambahnya, mengangkat judul Studi Kasus Praktik Baik Penurunan tengkes Berbasis Keluarga Berkualitas di Bengkalis dan Rokan Hilir. Penelitian melibatkan tim dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Riau.
Workshop ini diikuti oleh 49 orang peserta dari lembaga maupun dinas yang terkait dalam konvergensi percepatan penurunan tengkes. Sementara, narasumber dalam kegiatan ini adalah peneliti UMRI dan Poltekkes Kemenkes.(eca)
