BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan

Riau | Selasa, 25 September 2018 - 17:00 WIB

BPN Diminta Tingkatkan Pelayanan
SERAHKAN SERTIFIKAT: Bupati Inhil HM Wardan menyerahkan sertifikat tanah masyarakat kepada Pemerintah Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Senin (24/9/2018).

INHIL (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-58 tahun 2018 di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tembilahan, Senin (24/9).

Baca Juga :Dirikan Tenda Tanggap Darurat di Wilayah Banjir

Saat itu, bupati meminta agar BPN lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat urusan keagrariaan atau pertanahan adalah menyangkut hak dan kepastian hukum terhadap kepemilikan masyarakat.

‘’Persoalan keagrariaan, merupakan hal yang harus menjadi perhatian kita bersama,”ungkap Bupati Inhil.

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional ini mengangkat tema tanah dan ruang untuk keadilan dan kemakmuran yang mengandung makna tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyaraka, pelaku usaha maupun negara.

Sebelum menyampaikan amanat, Bupati Inhil terlebih dahulu menyematkan tanda kehormatan  Satya Lencana Karya Satya. Dalam sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, bahwa kementerian sudah meluncurkan sistem informasi geografis tata ruang yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun berlaku di setiap daerah.

Pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah.

Permasalahan pertanahan juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan. Selain itu, pertanahan juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan terkadang terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah, serta rencana tata ruang wilayah yang belum mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.(adv)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook