Ketiga, ancaman kesenjangan. Ancaman ini kata Marsekal Hadi, bisa dimainkan menjadi isu pada pesta demokrasi ini.
“Dimainkan, bahwa isu kesenjangan ekonomi. Ini menjadi paling laris untuk melakukan kampanye hitam. Akan semakin berbahaya jika dikemas dengan unsur sara,” ujarnya.
Oleh sebab itu, tugas TNI tidak hanya lagi melalui perang. Ancaman sudah berubah melalui operasi militer bukan perang. Ada acanaman proxiwar, ada ancaman hibrid, atau ancaman kontenporer yang tidak bisa prediksi.
Jamin Kelancaran
Marsekal Hadi juga menyampaikan kepada prajuritnya untuk menjamin kelancaran, keamanan serta kesuksesan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. “Saya ulangi, menjamin kelancaran, keamanan dan kesuksesannya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh prajurit TNI dan Polri dalam menciptakan itu. Antara lain, pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampanye. Kemudian, pengamanan pada saat penetapan hingga pascapenerkaman calon. Terutama jika didapati adanya sengketa hasil pilkada.
“TNI-Polri sudah menandatangani MoU, untuk mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan Polri. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi di lapangan. Oleh sebab itu, sudah dilakukan simulasi-simulasi dalam rangka mengamankan jalannya pemilu,” ujarnya.
Netralitas Harga Mati
Panglima TNI juga menegaskan kepada personel TNI Polri agar memegang teguh prinsip netralitas dalam politik praktis. Bukannya TNI tidak boleh berpolitik. Tapi politik yang dilaksanakan TNI Polri adalah politik negara.
