PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2020 hingga jelang akhir Oktober ini masih tergolong rendah. Untuk realisasi APBD pada sektor keuangan baru mencapai 49,16 persen, sedangkan realisasi fisik juga belum terlalu menggembirakan yakni baru mencapai 54,57 persen.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Evarefita mengatakan, saat ini penyerapan APBD Riau masih terus berproses. Untuk menggesa serapan, setiap bulannya juga dilakukan evaluasi APBD per organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kalau untuk realisasi penyerapan keuangan pada APBD Riau sudah 49,16 persen, dan fisik di atas itu yakni 54,57 persen. Saat ini semua kegiatan berproses. Apalagi setiap bulannya kami melakukan evaluasi serapan APBD Riau," katanya.
Dijelaskan Eva, masih rendahnya realisasi APBD Riau 2020 dipengaruhi adanya realokasi dan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Yang mana realokasi tersebut menjadi kewajiban dan perintah langsung dari pemerintah pusat.
"Apalagi kemarin itu APBD perubahan belum fix, sehingga pagu OPD terlihat besar dan realisasi kecil," sebutnya.
Meskipun demikian, Eva optimis, pada akhir November nanti realisasi APBD Riau bisa naik signifikan. Karena saat ini, sudah berproses beberapa tender kegiatan dan sudah akan selesai.
"Kami optimis di November mulai naik signifikan. Prediksi kami mungkin bisa mencapai 79 persen. Semoga tercapai. Itu perkiraan saya melihat perhitungan yang sudah dilakukan," sebutnya.
Sementara itu, untuk update APBD Perubahan 2020, Eva menjelaskan bahwa saat ini APBD perubahan tersebut sudah selesai dievaluasi dan hanya tinggal menyiapkan beberapa dokumen pendukung saja.
"APBD Perubahan sudah selesai dan bisa digunakan, hanya tinggal ada beberapa kelengkapan saja. Pekan depan sudah mulai bisa digunakan," katanya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan Riau Tito Handoko mengatakan, masih rendahnya serapan APBD tersebut menunjukkan rendahnya komitmen gubernur dan jajaran dalam menjalankan program dan kegiatan.
"Gubernur dan jajaran seperti tidak seirama dan masih tampak bingung. Padahal, kepemimpinan Syamsuar-Edy sudah akan memasuki dua tahun," katanya.
Menurut dosen Universitas Riau tersebut, dengan serapan APBD yang masih rendah tersebut, seakan menepis ekspektasi publik yang tinggi terhadap pasangan ini ketika Pilkada dulu. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar dapat segera dilakukan evaluasi terhadap birokrasi yang ada di Pemprov Riau.
"Perlu evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi Pemprov Riau yang menjalankan program dan kegiatan agar visi dan misi Gubernur Riau dapat direalisasikan," sarannya.(sol)
