INHIL (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah (Pemda) bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, Selasa (23/10) pagi.

Banyak hal yang dibahas dalam rekor tersebut. Di antaranya kondisi kekinian mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan Kabupaten Inhil secara umum. Termasuk pula membahas persiapan pilpres dan pileg 2019 mendatang.

‘’Banyak sekali yang kami bicarakan. Termasuk di dalamnya mengenai isu-isu aktual yang berkembang, terutama berkaitan dengan upaya menyukseskan penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019 mendatang,” katanya.

Di sana, disampaikan Bupati, pihaknya bersama unsur forkopimda, camat, lurah dan kepala desa yang hadir ikut memaparkan kesiapan-kesiapan menjelang pilpres. Informasi itu menjadi modal penting dalam pengambilan sebuah kebijakan di daerah.

‘’Teman-teman dari Bawaslu dan KPU Inhil juga sudah banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019 di Inhil,” sambungnya.

Mengacu pada pelaksanaan pilkada serentak pada akhir Juni 2018 lalu, tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah. Dalam forum rakor tersebut dibahas pula secara bersama upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilpres dan pileg mendatang mendatang.

‘’Tingkat partisipasi perlu kita evaluasi. Tadi sudah dimintakan kepada kepala desa, lurah dan camat agar menyosialisasikan kepada masyarakat,” jelasnya lagi.

Bupati mengatakan, bahwa dia telah menyampaikan instruksi kepada kepala desa, lurah dan camat agar dapat mengimbau masyarakat masing-masing daerah untuk senantiasa menjaga kondusifitas menjelang penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019 mendatang.

‘’Yang tidak kalah penting adalah dalam penyelenggaraannya dipersiapkan dengan baik dan hasilnya juga dapat baik,” sebutnya. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, bupati bersama unsur forkopimda serta peserta lainnya  juga mengidentifikasi isu-isu aktual di Inhil.

Dari hasil identifikasi, diketahui persoalan batas desa dan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk tentang izin penggunaan lahan kepada perusahaan namun tidak dikelola.

‘’Kita sudah bentuk tim untuk menyelesaikan berbagai kasus dan permasalahan ini. Secara bertahap, saya mengharapkan semua masalah dan isu-isu yang tadi kita angkat dapat diselesaikan dengan baik,” imbuh bupati.(adv)