ROHIL (RIAUPOS.CO) -- Pemerataan di bidang pendidikan menjadi kata kunci untuk peningatan kualitas yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno AMp pada saat pertemuan dengan para kepala sekolah (kasek), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Sekdakab Drs H Surya Arfan Msi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil M Job Kurniawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suwandi SSos dan sejumlah pihak di aula DLH Rohil Jalan Lintas Kecamatan, Bagan Punak Meranti, beberapa waktu lalu.
“Belum lama ini saya ke Kampung Pasir, melihat ada sebuah sekolah negeri yang tidak ada plang, kenapa bisa pula begitu?” tanya bupati di hadapan hadirin.
Kenyataan itu membuat bupati mengaku tak habis pikir. Untuk mendapatkan kejelasan, bupati bertanya kepada warga terdekat dan disebutkan sekolah tersebut adalah sebuah SDN 002. Bupati langsung menyampaikan kepada pihak terkait agar plang untuk sekolah tersebut dapat segera dibuatkan.
“Tak boleh ada lagi yang seperti itu, semua harus rata pendidikan ini,” tegas bupati. Selain itu bupati juga menerima informasi adanya sekolah yang menganggarkan sendiri secara swadaya untuk penggandaan soal atau materi ujian. “Ke depan jangan ada lagi sekolah yang keberatan, Pemkab perlu untuk menanggung hal tersebut,” katanya.
Bupati menyebutkan dari sisi anggaran seharusnya tidak ada masalah lagi mengingat yang menjadi kewenangan bagi Disdikbud Rohil pada saat ini telah berkurang tidak lagi menangani SMA/sederajat hanya SMP dan SD sederajat saja. Sementara anggaran yang dialokasi selalu besar setiap tahunnya sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) yakni 20 persen dari APBD.
“Malahan kita selalu di atas 20 persen untuk alokasi bidang pendidikan tersebut,” kata bupati.(adv)
