PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-----Usulan pergantian Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Demokrat sudah diterima pimpinan DPRD. Rencananya dalam waktu dekat usulan tersebut akan dibahas pada rapat Badan Musyawarah (Banmus). Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Riau Septina Primawati kepada Riau Pos, Sabtu (23/3).
‘’Benar sudah kami terima (usulan pergantian, red). Biasanya dibahas dulu bersama Banmus. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan,” sebut Septina.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengeluarkan rekomendasi pergantian Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Demokrat. Melalui sebuah surat keputusan (SK) Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu menggeser posisi Noviwaldy Jusman, atau yang akrab disapa Dedet, ke Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar. Meski sempat diragukan mengenai keaslian SK tersebut, pihak DPP sudah memastikan kebenarannya.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahean. Kata dia, SK dengan No.17/SK/DPP. PD/III/2019 tertanggal 18 Maret itu memang ditandatangani secara sah oleh Ketum PD SBY dan Sekjen Hinca Pandjaitan.
“SK-nya sudah ditandatangani Ketum dan Sekjen. Itu sah. Itu betul. Itu berkekuatan hukum bahwa keputusan itu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus dijalankan oleh DPD Demokrat Riau,” sebut Ferdinand kepada Riau Pos, Jumat (22/3).
Ia juga mengakui pergantian Noviwaldy diusulkan kepada Ketua DPD Demokrat Asri Auzar. Hal itu bukan tanpa pertimbangan yang matang. Maka dari itu Ketum PD SBY dan Sekjen Hinca Pandjaitan menyetujui dan menandatangani SK tersebut. Soal nomor SK yang ditulis dengan pena serta kesalahan nama, Ferdinand menyebut hal itu tidak masuk kedalam substantif persoalan.
“Kalau ada komentar, saya baca komentar dari Noviwaldy Jusman seolah-olah meragukan SK itu, seolah-olah malah digiring ke opini palsu karena permasalahkan penomoran surat yang ditulis dan adanya kesalahan ketik namanya itu bukan esensi,” pungkasnya.
Kata dia, selama ini penomoran SK dari DPP PD memang dibuat dengan menggunakan pena. Karena harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketum dan Sekjen. Baru diterbitkan oleh direktur eksekutif PD. Maka sudah sewajarnya, setiap penomoran surat atau SK yang dikeluarkan PD selalu ditulis dengan pena.”Itu lazim terjadi di PD. Kalau kesalahan pengetikan nama, itu kan satu huruf saja antara huruf y dan j. Tidak substantif itu nanti bisa diperbaiki. Isi dari keputusan itu tetap harus dijalankan,” sambungnya.
Atas dasar itu dirinya meminta kepada pimpinan DPRD Riau agar segera melakukan pergantian sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan Demokrat. Karena menurut dia masalah pergantian itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Sehingga tidak ada polemik yang berkembang ditengah masyarakat soal usulan pergantian tersebut.
Terakhir, Ferdinand meminta kepada Noviwaldy Jusman untuk tidak menggiring opini ke masyarakat bahwa seolah surat itu palsu dan tidak sah.”Kami minta ke saudara Noviwaldy sebagai kader Demokrat untuk menerima keputusan itu sebagai sebuah keputusan DPP yang harus dilaksanakan,” tuntasnya.(izl)
