PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman memastikan pihaknya tidak mencoret usulan tim transisi pada penyusunan APBD 2019. Bahkan dirinya menyayangkan pernyataan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyebut DPRD mencoret usulan tersebut. Padahal menurut dia, yang melakukan pengurangan dan penambahan belanja adalah TAPD. Bukan DPRD.
“Saya tanya sekarang siapa yang mencoret usulan? Pemprov jangan buang badan. Jangan karena takut pemerintahan baru, takut diganti lalu buang badan,” sebut Noviwaldy, Rabu (23/1) siang.
Ia menjelaskan mekanisme penyusunan APBD 2019 lalu. Di mana DPRD telah membuka kesempatan bagi tim transisi untuk memasukkan usulan melalui TAPD. Karena sesuai aturan, lanjut dia, dalam pembahasan APBD dewan hanya membahas dengan TAPD.
“Makanya kemarin kami sudah persilakan. Kalau mau diskusikan tim transisi dengan TAPD,” paparnya.
Dalam perjalanan pembahasan pihaknya telah menanyakan kepada TAPD, apakah sudah memasukkan usulan tim transisi. Kemudian pada saat itu, TAPD yang diwakili Ahmad Hijazi menyebut sudah memasukkan. Atas dasar itu dirinya berang telah dituduh mencoret usulan tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Saya berani bukakan video waktu kami rapat dengan TAPD. Bahkan yang mengurangi belanja itu TAPD, bukan kami. Karena kesanggupan APBD kita dari awal memang harus dikurangi 10 persen. Mereka itu yang mengurangi, bukan kami. Saya berani bukakan video waktu rapat itu. Jadi TAPD jangan buang badan,” tukasnya.
Atas permasalahan itu, Dedet, begitu sapaan akrab Politisi Demokrat itu meminta agar Gubernur terpilih tidak mendengarkan bisikan dari orang yang tidak bisa dipercaya. Bila perlu, Gubernur terpilih diminta datang ke DPRD untuk menyaksikan video rapat pembahasan APBD. Sehingga seluruh tuduhan bahwa DPRD mencoret usulan tim transisi bisa menjadi terang benderang.
Diberitakan sebelumnya, gubernur terpilih Syamsuar sempat menyinggung terkait programnya yang tidak diakomodir pada APBD Riau 2019. Padahal, pada saat penyusunan, tim transisi sudah ikut saat pembahasan. Syamsuar menyebut, saat pilgub Riau selesai, dirinya diundang secara terhormat oleh Gubernur Riau Andi Rachman kala itu untuk duduk bersama, dalam rangka membahas program apa yang akan dilaksanakan pada 2019.
“Namun pertengahan jalan, Pak Andi Rachman mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI,” kata Syamsuar dalam Bedah APBD Riau 2019 yang bertema “APBD untuk Sejahterakan Masyarakat Riau” di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Selasa (22/1).
Kemudian, hal yang sama juga dilakukan di masa Wan Thamrin Hasyim. Syamsuar dan tim transisi didudukkan dalam satu forum bersama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau. Mereka membahas agar program Syamsuar diakomodir di dalam APBD Riau 2019.
“Tim transisi kami, diberikan kesempatan. Jadi saya menepis adanya indikasi dendam politik dalam pembahasan APBD 2019,” kata Syamsuar.
Artinya, program Syamsuar sudah diakomodir ketika pembahasan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD). Tapi ketika pembahasan di DPRD, program tersebut dihilangkan.
Sementara itu, Ahmad Hijazi mengak, juga sudah mengakomodir usulan tim transisi di APBD Riau 2019. Dia telah memberikan ruang kepada tim transisi untuk menyampaikan keinginan gubernur terpilih.
“Saya rasa komunikasi politik yang kita bangun sudah berusaha bagaimana sebaik mungkin. Memang ada banyak pandangan terhadap masalah ini, misalnya pada saat pembahasan Perda RPJMD sudah jelas arah kebijakan dan target yang ingin dicapai,” ungkap Hijazi.
Dia menjelaskan, polemik soal keberadaan tim transisi memang karena momentumnya belum beruntung. Karena proses Pilgub Riau ketika itu belum selesai. Sementara KUA-PPAS untuk APBD 2019 sudah masuk ke DPRD dan dibahas. Artinya, menurut Hijazi, tidak ada indikasi dendam politik seperti kabar yang beredar antara Syamsuar dan Andi Rachman yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur Riau.(nda)
