PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Presiden RI Joko Widodo mengundang para kepala daerah yang di wilayahnya rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau ke Istana Negara, Senin (22/2). Salah satu yang hadir adalah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan kepala daerah bersama unsur terkait dalam upaya pencegahan karhutla. Di antaranya, Presiden meminta daerah untuk memprioritaskan upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama jangan sampai terlambat.
"Kejadian yang sudah-sudah harus dijadikan pelajaran, prioritaskan pencegahan jangan sampai terlambat karena kalau sudah terlambat diguyur dengan water bombing sebanyak apapun belajar dari pengalaman sudah terlanjur sulit dipadamkan," katanya.
Kemudian, lanjut Presiden, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya di desa kalau ada api kecil itu sudah harus diberitahukan agar segera bisa tertangani di depan, bukan justru sudah telanjur besar baru ketahuan, maka sulit memadamkannya.
"Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini. Monitoring di area-area yang rawan hot spot. Saya kira sudah tahu semuanya, di mana sih yang rawan, di mana sih yang harus diwaspadai," ujarnya.
Menurut Presiden, pemerintah perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun mendatang, karena 99 persen karhutla itu adalah ulah manusia. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian dan motif utamanya selalu satu, ekonomi.
Presiden juga meminta langkah penegakan hukum tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas, baik konsesi korporasi maupun milik masyarakat, sehingga ada efek jera dalam membakar lahan.
"Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Jangan sampai kita malu di pertemuan negara ASEAN, dalam lima tahun ini tidak ada jangan sampai dibuat ada lagi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa ia menerima laporan kebakaran hutan dan lahan telah mulai terjadi sejak akhir Januari lalu. Seperti di Riau hingga saat sudah terjadi 29 kejadian. Untuk itu, Jokowi meminta Gubernur Riau harus hati-hati meskipun bisa ditangani jangan sampai ada muncul lagi.
"Saya ingat ingat betul tahun 2015 saya mau ke Riau ke Kota Pekanbaru turunnya di Padang, seingat saya delapan jam lewat darat," ujarnya.
Belajar dari kasus tersebut, Presiden meminta jangan sampai kejadian lagi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
"Tindakan tersebut bagus agar bersiap-siap, jangan sampai nanti administrasinya dan payung hukumnya belum siap, namun sudah terjadi kebakaran yang besar sehingga mau melakukan sesuatu tidak ada payung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menegaskan bahwa aturan main yang sudah disepakati pada 2016 terkait karhutla masih sama. Yakni bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim jika diwilayahnya ada kebakaran dan membesar, maka akan dicopot. "Aturan tetap sama. Saya kira semua sudah tahu, bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim jika di wilayahnya ada kebakaran dan membesar akan dicopot atau diganti. Ini saya ulang untuk pejabat baru agar tahu aturannya," tegasnya.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution yang mengikuti pertemuan secara virtual mengatakan, bahwa Riau sudah melakukan antisipasi karhutla. Yakni menetapkan status siaga darurat karhutla di awal waktu.
Wagubri menuturkan, awalnya penetapan siaga karhutla ini karena sudah ada dua kabupaten yang melaksanakan siaga darurat dan dilanjutkan dengan enam kabupaten lainnya.
"Ini diapresiasi oleh Presiden. Beliau tidak ingin ada keterlambatan. Pengalaman tahun 2015-2019 cukup memberikan pelajaran," ujarnya. Ia menyampaikan, semua yang sudah dilakukan Pemprov Riau ini diharapkan disinergikan dalam pelaksanaanya di lapangan.
40,85 Hektare Lahan Gambut di Dumai Terbakar
Karhutla di Kota Dumai semakin meluas. Bahkan hingga, Senin (22/2) sudah sekitar 40,85 hektare lahan gambut yang terbakar.
"Kondisi karhutla di Dumai cukup parah, bahkan pada hari ini (kemarin, red) sekitar 26 hektare," ujar Kepala BPBD Kota Dumai Afri Lagan.
Ia mengatakan 26 hektare lahan baru yang terbakar itu berada di Kelurahan Lubuk Gaung sekitar 20 hektare dan 6 hektare di Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai.
"Secara total di Kecamatan Sungai Sembilan ada sekitar 32,09 hektare lahan yang terbakar, Kecamatan Medang Kampai sekitar 7,01 hektare dan Kecamatan Bukit Kapur 1,5 hektare, Kecamatan Dumai Selatan 0,25 hektare," terangnya.(sol/hsb)
