PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019 dibedah. Hasilnya, APBD Riau 2019 belum berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Uang lebih banyak untuk belanja pegawai dan perjalanan dinas. Bedah APBD Riau 2019 yang bertema “APBD untuk Sejahterakan Masyarakat Riau” ini dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau, Selasa (22/1).
Kegiatan ini diadakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau dan BI Riau. Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, hadir sebagai narasumber. Dalam materinya, Syamsuar menjabarkan postur APBD Riau 2019 yang berjumlah Rp9,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp4,102 triliun untuk belanja langsung, dan Rp5,076 triliun untuk belanja tidak langsung.
Dijelaskannya, belanja tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp2,415 triliun. Jumlah tersebut 48 persen dari total belanja tidak langsung atau mencapai 26,3 persen dari belanja daerah. “Kemudian, bagi hasil kabupaten/kota mencapai Rp1,414 triliun atau 28 persen, dan belanja hibah sebesar Rp1,09 triliun atau 21 persen dari total belanja tidak langsung,” kata Syamsuar.
Sedangkan belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,438 triliun atau 59 persen dari total belanja langsung. Dalam belanja langsung, kata Syamsuar, terdapat Rp401 miliar untuk belanja perjalanan dinas. Jumlah ini 10 persen dari total belanja langsung. Syamsuar pun menyentil terkait besarnya belanja perjalanan dinas di APBD Riau 2019.
Dia menyarankan untuk menghemat anggaran perjalanan dinas. Penghematan anggaran perjalan dinas ini, kata Syamsuar, sudah lebih dulu diterapkan di Siak. Jika ada undangan untuk menghadiri kegiatan, dia hanya mengutus satu pejabat.
“Saya beritahukan ke Pak Sekda, kalau kami di Siak itu sudah dulu melakukan efisiensi daripada Provinsi Riau. Di Siak, diundang lima, yang saya utus hanya satu. Secara tidak langsung, kami sudah hemat anggaran perjalanan dinas,” kata Syamsuar.
Ada juga kebiasaan pejabat, ujar Syamsuar, kegiatan yang dilaksanakan satu hari, dibuat menjadi dua hari. “Ini pertanggungjawabannya dunia akhirat,” kata Syamsuar.
Syamsuar juga menjelaskan, belanja modal sebesar Rp1,663 triliun atau 41 persen dari belanja langsung. Jika dilihat lebih seksama, alokasi ruang fiskal untuk publik hanya 30 persen saja. Artinya, APBD Riau belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat. “Bagaimana masalah perekonomian di Riau bisa diatasi, jika kondisi keuangan daerah seperti ini. Sekarang apa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Potensi Riau ini banyak sekali di luar migas dan tak perlu saya jelaskan karena semuanya sudah tahu,” ujar Syamsuar.
Ahmad Hijazi menanggapi pernyataan Syamsuar itu. Menurut Sekdaprov, APBD Riau 2019 sudah berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Contohnya, alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Meski di APBD Riau masuk sebagai belanja tidak langsung, tapi setelah ditransfer ke APBD kabupaten/kota, menjadi belanja langsung. “Itu akan masuk menjadi belanja langsung di APBD kabupaten/kota. Kemudian bantuan keuangan Rp94 miliar tetap kami anggarkan. Tidak mungkin kami bebankan ke kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara untuk belanja langsung, diklaim sudah berorientasi kepentingan publik. Prioritas penganggaran tetap ke anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tapi Ahmad Hijazi mengakui, adanya keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
