“Pembangunan jalan, jembatan, sangat dibutuhkan di daerah-daerah. Fiskal kita memang terbatas di situ. Tapi kami optimalkan,” kata Ahmad Hijazi.
Terkait dengan efisiensi, menurut Ahmad Hijazi pihaknya sudah melakukannya. Terutama perjalanan dinas dan belanja ATK. Bahkan, ada istilah di Pemprov Riau, puasa perjalanan dinas. Namun, puasa perjalanan dinas ini, kata Ahmad Hijazi, baru biasa dilakukan di lingkungan Pemprov Riau. Belum di DPRD Riau. “Kalau DPRD, harus ada komunikasi politik. Maka Pak Gubernur lah yang bisa menyampaikannya,” kata Ahmad Hijazi.
Program Syamsuar Tak Diakomodir
Pada kesempatan itu, Syamsuar juga menyinggung terkait programnya yang tidak diakomodir pada APBD Riau 2019. Padahal, pada saat penyusunan, tim transisi sudah ikut saat pembahasan. Syamsuar menyebut, saat pilgub Riau selesai, dirinya diundang secara terhormat oleh Gubernur Riau Andi Rachman kala itu untuk duduk bersama, dalam rangka membahas program apa yang akan dilaksanakan pada 2019.
“Namun pertengahan jalan, Pak Andi Rachman mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI,” katanya.
Kemudian, hal yang sama juga dilakukan di masa Wan Thamrin Hasyim. Syamsuar dan tim transisi didudukkan dalam satu forum bersama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau. Mereka membahas agar program Syamsuar diakomodir di dalam APBD Riau 2019.
“Tim transisi kami, diberikan kesempatan. Jadi saya menepis adanya indikasi dendam politik dalam pembahasan APBD 2019,” kata Syamsuar.
Artinya, program Syamsuar sudah diakomodir ketika pembahasan di Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD). Tapi ketika pembahasan di DPRD, program tersebut dihilangkan. Ahmad Hijazi mengaku, juga sudah mengakomodir usulan tim transisi di APBD Riau 2019. Dia mengaku, telah memberikan ruang kepada tim transisi untuk menyampaikan keinginan gubernur terpilih.
“Saya rasa komunikasi politik yang kita bangun sudah berusaha bagaimana sebaik mungkin. Memang ada banyak pandangan terhadap masalah ini, misalnya pada saat pembahasan Perda RPJMD sudah jelas arah kebijakan dan target yang ingin dicapai,” ungkap Hijazi.
Dia menjelaskan, polemik soal keberadaan tim transisi memang karena momentumnya belum beruntung. Karena proses Pilgub Riau ketika itu belum selesai. Sementara KUA-PPAS untuk APBD 2019 sudah masuk ke DPRD dan dibahas. Artinya, menurut Hijazi, tidak ada indikasi dendam politik seperti kabar yang beredar antara Syamsuar dan Andi Rachman yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur Riau.
APBD Belum Sehat
Ketua ISEI Pekanbaru Zulkarnaen mengatakan, pihaknya saat ini menyoroti masalah kemiskinan yang masih tetap tinggi. Apalagi, angka pertumbuhan ekonomi Riau yang saat ini hanya berada di angka 2,98 persen.
“Persoalan yang muncul sampai saat ini, kita masih terlilit dengan berbagai persoalan. Seperti infrastruktur, kemiskinan yang selama ini belum jauh banyak bergerak. Sementara pertumbuhan ekonomi kita masih jauh dibanding Sumatera dan Indonesia. Nah, ini kita perlu terobosan,” katanya.
Terobosan yang bisa dilakukan adalah merangkul stakeholder. Pemprov, kata Zulkarnaen, jangan hanya bekerja sendiri. Pemerintah harus menggandeng perusahaan negara maupun swasta. “Masalah kemiskinan ini tidak bisa pemerintah sendiri. Untuk itu bagaimana efektifnya dana CSR itu. Selama ini kan dana CSR tidak terkontrol dan tak tahu larinya ke mana. Makanya saya sering bertanya masalah itu,” ujar Zulkarnaen.
Disinggung mengenai APBD 2019, Zulkarnaen menyampaikan untuk APBD 2019 ini pihaknya juga menilai masih jauh dari kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Riau, Siti Astiyah mengatakan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Termasuk pertumbuhan ekonomi Riau. Pertumbuhan ekonomi di Riau saat ini berada di angka 2,98 persen.
“Kami berharap dengan kepemimpinan gubernur Riau terpilih, Pak Syamsuar ke depan, perekonomian di Riau akan semakin tumbuh. Sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Riau,” harapnya.(ted)
