.jpg)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima laporan bahwa sudah 10 kabupaten/kota di Riau yang menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor. Penetapan status tersebut mengingat saat ini curah hujan terus meningkat di Riau.
Kepala BPBD Provinsi Riau, Edy Afrizal mengatakan, setelah penetapan status siaga darurat banjir dan longsor tersebut, selanjutnya pihaknya meminta BPBD kabupaten/kota se-Riau dan pemerintah setempat untuk menyiagakan personel di posko-posko yang sudah ditetapkan. “Sudah 10 kabupaten/kota menetapkan status siaga banjir dan longsor. Kami minta semua stand by di posko masing-masing,” kata Edy Afrizal.
Lebih lanjut dikatakannya, ke 10 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan status siaga banjir dan longsor tersebut yakni Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Siak, dan Pekanbaru. “Jadi saat ini hanya dua daerah yang belum menetapkan status siaga banjir dan longsor, yakni Dumai dan Indragiri Hulu,” sebutnya.
Ia mengatakan, untuk potensi banjir, pihaknya melihat di Pelalawan sangat mungkin terjadi. Dan harus terus dipantau dan disiagakan. “Untuk banjir yang kami pantau itu di Pelalawan, tepatnya di Jembatan Kerinci. Apabila hujan cukup tinggi, bisa tergenang,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG, dan diprediksi pada bulan Desember ini beberapa daerah di pesisir Riau berpotensi terjadi curah hujan tinggi. “Karena itu kami minta BPBD dan pemerintah setempat siaga,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Riau T Zul Effendi mengatakan, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Pihaknya sudah menyiapkan bantuan kepada masyarakat Riau. “Bantuan logistik yang kami siapkan berupa makanan seperti beras, mi cepat saji dan lainnya. Kalau untuk beras, itu ada sekitar 10 ton,” katanya.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan permintaan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Dikatakan Zul, jika kabupaten/kota memerlukan bantuan, kepala daerah akan menyurati Gubernur Riau terlebih dahulu. “Sampai saat ini belum ada yang mengajukan permintaan bantuan logistik. Kalau sudah ada, kami akan segera kirimkan bantuan,” ujarnya.(sol)
