PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Peningkatan kapabilatas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih jadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Setelah permintaan penundaan pengumuman calon pejabat dua BUMD disepakati pemprov, kini DPRD Riau meminta agar ada evaluasi total seluruh BUMD yang ada. Sebab, bila berkaca pada beberapa provinsi tetangga, kapabilitas yang dimiliki BUMD untuk menghasil pemasukan bagi daerah dinilai masih jauh tertinggal.
Hal itu diungkapkan langsung Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho kepada Riau Pos, Ahad (21/2). Dikatakan dia, saat ini hanya segelintir BUMD saja yang mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Bahkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diberikan terbilang masih jauh dari harapan.
"Kita mungkin bisa berkaca kepada provinsi yang bahkan APBD dan sumbernya jauh lebih kecil dari kita. Bahkan BUMD di beberapa provinsi bisa menjadi penopang," sebutnya.
Lebih jauh disampaikan dia, pihaknya ingin agar seluruh BUMD yang ada di Riau benar-benar serius dan memiliki inovasi agar perusahaan bisa maju. Selama ini, BUMD cenderung manja dan bahkan menggerogoti APBD.
"Jangankan menambah pemasukan, malah minta penyertaan modal terus setiap tahunnya. Ini yang mesti dibereskan. Mulai dari nol lagi semuanya. Mulai dari administrasi, pencatatan aset, target bisnis, upaya dalam pelaksanaan bisnis. Masak penjual molen pakai gerobak aja bisa untung ini BUMD kita ga pernah untung. Kan aneh," pungkasnya
Maka dari itu, dirinya akan mendorong komisi terkait, yakni Komisi III untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh BUMD yang ada. Bila perlu, badan usaha yang masih belum memberikan deviden memuaskan diminta dia agar ditutup saja. Sehingga pemprov sendiri secara keuangan tidak memikiki beban terhadap operasional BUMD. Mulai dari akomodasi hingga pemberian gaji karyawan.
"Saya akan sampaikan tiga pimpinan lain DPRD Riau, bila perlu kita bentuk panitia khusus (pansus) BUMD khusus menangani seluruh persoalan yang berkaitan dengan BUMD. Aneh menurut saya. Bertahun-tahun BUMD Riau tidak pernah punya sumbangsih yang berarti untuk daerah. Ini jangan-jangan keuntungannya masuk kantong pribadi? Kan bisa saja kita berpikiran seperti itu karena ga pernah untung besar," imbuhnya.
Dirinya kemudian mencontohkan beberapa BUMD di provinsi lain yang memiliki penghasilan luar biasa. Seperti BUMD perkebunan di Sumatera Utara, BUMD di Jawa Barat, BUMD di Sumatera Selatan, serta beberapa daerah lainnya. "Coba kita lihat Sumut. Apa kalah kita dari Sumut? Perkebunan kita sama-sama punya, pertambangan, perminyakan, kita punya semua. Kok begini BUMD kita?" tanyanya heran.(gem)
Laporan: AFIAT ANANDA (Pekanbaru)
