PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- DUA tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution tepat jatuh pada Ahad (21/2). Selama dua tahun kepemimpinannya, Syamsuar-Edy mengaku sudah cukup banyak yang diperbuat. Meski begitu, janji-janji saat kampanye juga banyak yang belum memuaskan bagi masyarakat.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy pada kegiatan refleksi pembangunan Riau dua tahun masa kepemimpinan Syamsuar-Edy Nasution memaparkan sesuai dengan visi Syamsuar-Edy.
Dalam dua tahun ini, Masrul menyebut visi misinya sudah berjalan, walaupun belum semua yang dapat dijalankan. Karena dalam masa pandemi Covid-19, banyak program yang belum sepenuhnya dijalankan. Namun demikian, sudah ada beberapa prioritas pembangunan yang sudah dijalankan selama dua tahun kepemimpinan Syamsuar-Edy.
"Pertama yakni prioritas pembangunan di bidang kesehatan, yang sudah dilakukan yakni memastikan seluruh masyarakat Riau sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS. Di mana untuk cakupan peserta JKN tahun 2019 sejumlah 4.602 pada tahun 2019, dan tahun 2020 meningkat 5,45 persen," katanya.
Kemudian, ujar Masrul, dilakukan pengadaan alat kesehatan untuk tiga rumah sakit pemerintah dengan total anggaran Rp233,72 miliar. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
"Selama dua tahun juga sudah dilakukan akreditasi sebanyak 214 puskesmas dan 22 rumah sakit. Saat ini untuk puskesmas terakreditasi utama ada 23 dan rumah sakit terakreditasi paripurna ada lima," paparnya.
Untuk capaian di bidang pembangunan infrastruktur, secara garis besar pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan menuju pusat pertumbuhan ekonomi. Telah dilaksanakan peningkatan jalan tahun 2019 sepanjang 57,25 km dengan alokasi anggaran Rp581,54 miliar dan tahun 2020 sepanjang 51,63 kilometer dengan anggaran Rp485,06 miliar.
"Selanjutnya pembangunan dan pemeliharan jembatan sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp9,08 miliar. Kemudian pada 2020 sebanyak 12 unit jembatan dengan anggaran Rp58,4 miliar. Penataan drainase sepanjang 9.162 meter. Keempat, penataan kawasan permukiman kumuh," ujarnya.
Pada 2019 penataan enam kawasan kumuh di Kabupaten Inhu, Rohul, Bengkalis, Siak, Kuansing, dan Pekanbaru. Tahun 2020, penataan di tiga kawasan kumuh di Kabupaten Bengkalis dan Kuansing. Meningkatkan ketersediaan air minum yang layak sebesar 88,25 persen dengan kegiatan SPAM Durolis. Tahun 2019, dibangun off take di Dumai, JDU Bengkalis-booster di Rohil, JDU Dumai-booster di Rohul.
"SPAM Durolis tahun 2020, lanjutan pembangunan JDU di Dumai, Rohil dan off take Bengkalis. Ditargetkan pada akhir 2021 SPAM Durolis tahap 1 kapasitas 400 i/d dapat beroperasi melayani di Rohil, Bengkalis dan Dumai. Selanjutnya, infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian," katanya.
Masrul juga mengatakan, bahwa juga terdapat pembangunan pelabuhan dan dermaga di antaranya, pemeliharaan pelabuhan penyeberangan di Dumai dan Tanjung Kapan tahun 2019 dan 2020. Pengangkatan rangka dermaga pelabuhan penyeberangan Mengkapan yang roboh tahun 2020.
"Pada 2021 akan dilanjutkan pembangunan dermaga yang roboh tersebut oleh Kementerian Perhubungan lewat APBN. Selanjutnya, pembangunan dermaga ponton dan rehabilitasi pelabuhan Mengkapan tahap I Tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021," jelasnya.
Selain itu, juga dilakukan peningkatkan rasio elektrifikasi (RE) melalui pembangunan jaringan distribusi ke daerah terpencil dan pedesaan. Capaian RE Tahun 2020 sebesar 97,58 persen. Hal ini meningkat dibanding RE tahun 2019 sebesar 96,58 persen. "Adapun kegiatan RE yang dilaksanakan di antaranya, 2019 pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Siak, Rohul, Kuansing dan pengadaan genset di Inhil dan Meranti. Sedangkan di tahun 2020, pembangunan jaringan listrik desa," paparnya.
Untuk di bidang pendidikan, terwujudnya sekolah gratis untuk tingkat SMA sederajat. Kemudian juga melakukan sertifikasi bagi pendidik yakni pada 2019 sebanyak 5.609 orang dan 2020 5.571 orang.
"Juga sudah dilakukan rehab bangunan sekolah, ruang kelas, dan penambahan ruang kelas baru. Pada 2019 sebanyak 115 sekolah dan 2020, 87 sekolah," paparnya.
Dalam pada itu Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Mursal mengungkapkan apa yang telah diperbuat Syamsuar-Edy cukup jauh dari rencana kerja. Bahkan menurut dia, bisa disebut tidak memuaskan. "Kan bisa kita lihat ya dari pembangunan infrastruktur di daerah seperti jalan maupun jembatan. Belum lagi janji sewaktu kampanye dulu. Masyarakat masih menagih janji sampai saat ini," sebut Zulfi.
Ia kemudian mengambil salah satu contoh penilaian terhadap kinerja Syamsuar-Edy. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi yang terus menurun setiap tahun sejak awal mula menjabat. Pada 2020, APBD Riau sebanyak Rp10,2 triliun. Sedangkan pada 2021, hanya pada angka Rp9,1 triliun saja. Padahal, kondisi ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun cenderung menurun.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Siak-Pelalawan itu mengakui, tidak sedikit masyarakat yang datang kepada dirinya, perihal janji kampanye Syamsuar-Edy dulu. Karena bagaimanapun juga, PAN sendiri merupakan salah satu partai yang mengusung, bahkan turut memenangkan pasangan tersebut. Maka dari itu, dia meminta agar gubernur dan wakilnya bisa lebih maksimal lagi dalam mengelola tata pemerintahan Provinsi Riau. Dengan harapan, seluruh program yang telah direncanakan benar-benar bisa terealisasi.
"Belum lagi persoalan bantuan untuk rumah ibadah yang sejak dua tahun ini tidak pernah ada. Padahal sangat dinanti masyarakat. Saya mewakili masyarakat sangat berharap, kepemimpinan Pak Syam bisa lebih baik lagi memasuki tahun ketiga ini," harapnya.
Saat ditanya pendapat dia persoalan yang membuat kepemimpinan Syamsuar-Edy berjalan kurang baik, Zulfi menilai salah satunya berasal dari faktor sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, jika SDM yang menjabat saat ini cakap dan tepat, maka akselerasi kinerja pemerintahan pasti bisa terdongkrak dengan sendirinya. Termasuk juga dengan daya lobi pejabat ke pusat untuk mendapatkan program dari APBN.
"Seharusnya di tengah kondisi APBD yang turun harus bisa melobi pusat untuk dapat program APBN. Supaya APBD bisa difokuskan untuk program yang lebih menyentuh ke masyarakat," tambahnya
Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwarkilan Provinsi Riau Decymus memaparkan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait termasuk Bank Indonesia. Pada level nasional, upaya pemulihan ekonomi diwujudkan dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19, dan 5 strategi respons kebijakan yaitu, pembukaan sektor produktif secara aman, percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), percepatan stimulus melalui peningkatan kredit, pelonggaran moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Mengacu kepada upaya-upaya yang dilakukan di level nasional, akselerasi pemulihan ekonomi di Riau didorong melalui lima langkah utama, yaitu, mengawal pembukaan sektor ekonomi utama secara aman seiring dengan diberlakukannya era new normal; mendorong akselerasi belanja pemerintah daerah untuk menstimulus perekonomian; mengoptimalkan restrukturisasi kredit bagi sektor riil terutama UMKM; mendorong digitalisasi UMKM dan mempromosikan hasil karya anak bangsa melalui program Bangga Buatan Indonesia; dan mendorong kinerja ekspor yang saat ini masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Riau.
Dikatakan Decymus, hampir seluruh lapisan pelaku ekonomi terdampak oleh pandemi Covid-19. Termasuk pelaku usaha skala kecil dan mikro. Sehingga sinergi untuk mendorong inklusi ekonomi semakin urgen untuk dilakukkan agar lebih banyak usaha kecil, mikro dan subsisten bisa naik kelas menjadi usaha formal yang menyumbang lebih besar terhadap pembentukan PDB, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ssehingga pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan.
Decymus mengungkapkan salah satu cara untuk meningkatkan inklusi ekonomi adalah melalui peningkatan akses ke sektor keuangan dan digitalisasi pembiayaan. Pertumbuhan kredit usaha mikro dan kecil menjadi salah satu faktor kunci penunjang pertumbuhan konsumsi per kapita penduduk miskin di Riau. Saat ini, penetrasi pembiayaan digital di Riau masih relatif rendah dibandingkan Sumatera maupun nasional, baik dari jumlah rekening peminjam maupun pinjaman yang telah disalurkan.
Untuk itu, Bank Indonesia Riau memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan UMKM melalui 3 aspek, korporatisasi, digitalisasi, dan pembiayaan. Dari aspek korporatisasi, pemda dapat memperkuat kelembagaan UMKM dengan memberikan kemudahan izin berusaha serta mendorong kemitraan baik antar UMKM maupun dengan berbagai lembaga di daerah. Kemudian, dari aspek digitalisasi, mendorong perluasan kanal pembayaran melalui fintech, e-commerce dan QRIS sebagai alat pembayaran yang mendukung new lifestyle, serta penguatan basis data UMKM melalui koordinasi antar otoritas di daerah.
"Selanjutnya, dari aspek pembiayaan perlu adanya dukungan kemudahan akses pembiayaan, meningkatkan peran Pemda sebagai penjamin pembiayaan UMKM, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap ekonomi-keuangan digital bekerjasama dengan bank, fintech, dan e-commerce," imbuh Decymus.
Dijelaskan Decymus, pemulihan ekonomi Riau diperkirakan terus meningkat hingga 2021. Kinerja ekspor diperkirakan terus membaik sehingga menjadi pendorong membaiknya daya beli masyarakat. Pulihnya perekonomian akan menjadi pendorong meningkatnya investasi. Sementara dari sisi sektoral, kinerja seluruh lapangan usaha yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 diperkirakan sudah pulih secara keseluruhan. Sumber utama pendorong pertumbuhan diperkirakan berasal dari lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian.
Ekonomi Riau tahun depan diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan juga nasional. Kinerja ekspor diperkirakan terus membaik seiring pulihnya perekonomian global. Decymus juga mengungkapkan, strategi utama untuk mendorong (kembali) ekonomi Riau bertumpu pada tiga hal. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19. Kedua, dengan meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, dalam hal ini hilirisasi produk-produk berbasis kelapa sawit. Ketiga, mendorong berbagai sektor alternatif pertumbuhan baru.
Decymus menambahkan, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor alternatif yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Saat ini potensi wisata di berbagai wilayah di Riau mulai berkembang bahkan hingga ke mancanegara, seperti Bono, Istana Siak, dan sister city Kampar-Melaka.
Strategi dalam mendorong pariwisata dapat dilakukan mellaui Strategi 3A–2P. Strategi 3A-2P meliputi: atraksi, akses, amenitas, serta promosi dan pelaku. Sektor lainnya yang potensial yaitu sektor perikanan. Saat ini hasil tangkapan ikan yang melebihi 140 ribu ton per tahun berpotensi untuk terus ditingkatkan. Untuk mendorong sektor perikanan budidaya dan tangkap, diperlukan pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, ekonomi Riau pada 2020 turun 1,12 persen. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir sejak 2015–2020, secara berturut-turut 0,22 persen, 2,18 persen, 2,66 persen, 2,35 persen, 2,81 persen, dan -1,12 persen.
Kepala BPS Riau Misfaruddin mengungkapkan di 2020, kontraksi pertumbuhan terjadi pada sebagian lapangan usaha yang umumnya bergerak di bidang jasa dan pertumbuhan positif terjadi pada sebagaian lapangan usaha yang lain. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen, diikuti oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 14,57 persen, dan informasi dan komunikasi sebesar 12,58 persen.
Struktur perekonomian Riau dari sisi produksi tahun 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (28,27 persen); pertanian, kehutanan, dan perikanan (26,83 persen); serta pertambangan dan penggalian (17,86 persen).
"Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan pertambangan dan penggalian menjadi sumber kontraksi pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 1,17 persen dan 1,13 persen," kata Misfaruddin, Sabtu (20/2).
Sementara itu, pada 15 Februari lalu, BPS merilis profil kemiskinan di Riau, di mana pada September 2020 persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) sebesar 7,04 persen. Hal ini menunjukkan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019. Pada periode September 2019-September 2020 jumlah punduduk miskin juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi di daerah perkotaan, sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Riau pada September 2020 mencapai 491 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 7.300 orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 7.830 ribu orang.
Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 7,04 persen, naik 0,14 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,22 persen poin terhadap Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8.600 orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 1.300 orang. Secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 7,51 persen menjadi 7,47 persen.
Tak hanya itu, sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, dengan rincian 35.400 penduduk menjadi pengangguran, 10.600 penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 28.610 penduduk sementara tidak bekerja, dan 446.310 penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hours).
"Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah. Upaya pemerintah ini sangat membantu dalam menekan kenaikan angka kemiskinan sebagai dampak pandemi," ujar Misfaruddin.(sol/anf/nda/ted)
