PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,52 triliun untuk pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan. Data tersebut terungkap pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 yang digelar di Gedung Maramis, Kementerian Perekonomian, Jakarta yang dibuka langsung Presiden Jokowi, Rabu (21/12/2022) sore.
Turut hadir para gubernur se-Indonesia, termasuk Gubri Syamsuar dan beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dampak kerusakan lingkungan betul-betul kelihatan dan sangat nyata.
"Kerusakan lingkungan telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya," ucap Presiden.
Di samping itu, perubahan iklim dunia telah pula mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang dirasakan, dan juga kenaikan air laut.
"Oleh karena itu adanya BPDLH ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan yang riil. Kegiatan yang nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup," tegasnya.
Presiden mengungkapkan, karena terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi mangrove, dan lainnya. Oleh karena itu, Presiden menginginkan, saat ini isu lingkungan hidup difokuskan dan konsentrasi pada dua isu terlebih dahulu. Yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan hutan mangrove.
"Inilah saya kira cara kerja yang harus konkret, dampak dari BPDLH itu harus betul-betul bermanfaat," tegasnya lagi.
Gubri Syamsuar yang hadir dalam rakernas tersebut mengapresiasi dua fokus utama yang disampaikan Presiden Jokowi.
"Kita punya mangrove dan juga gambut. Saat ini tidak kurang dari 174 km hutan mangrove rusak di Riau karena gelombang. Ini tentu perlu penanganan yang baik. Perlu penanaman kembali," harap Gubri.
Akibat rusaknya mangrove, mengakibatkan terjadinya abrasi terutama di daerah pesisir.
"Di Bengkalis, Meranti dan daerah pesisir lainnya, abrasi terjadi luar biasa. Ini kami harapkan jadi prioritas oleh BPDLH," harap Gubri lagi.
Laporan: Soleh Saputra
Editor: Edwar Yaman
