PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau saat ini diketahui tengah gencar menekan laju inflasi. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Hal ini diungkapkan langsung Ketua DPRD Riau Yulisman. Dikatakan dia, beberapa cara untuk menekan laju inflasi ialah dengan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok. Maka dari itu, ia juga menyarankan agar operasi pasar lebih digencarkan lagi.
“Hari ini kita ketahui ada operasi pasar dilakukan pemprov di beberapa kabupaten/kota. Bagus untuk menelan inflasi. Namun mungkin titiknya bisa lebih diperbanyak lagi. Terutama di daerah yang harga kebutuhan pokok masih belum terkendali,” ucap Yulisman.
Dikatakan dia, selain mengadakan operasi pasar, Pemprov Riau dikatakan dia juga harus memiliki program jangka panjang. Hal ini untuk menghindari kenaikan harga pokok yang hampir terjadi secara rutin. Salah satunya adalah dengan memberikan stimulus kepada petani dan peternak untuk meningkatkan produksinya. Sebab, selama ini yang menjadi penyebab utama kenaikan harga bahan pokok ialah pasokan yang minim, sedangkan kebutuhan tinggi.
“Tentu secara teori ekonomi, membuat harga-harga naik. Mungkin OPD terkait nanti bisa membuat program yang mendatangkan stimulus kepada petani dan peternak agar bisa meningkatkan jumlah produksi. Seperti peternak sapi, peternak kambing. Kemudian petani cabai, petani sayur-sayuran. Saya yakin kita pasti bisa,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengambil tindakan cepat untuk mengatasi tingginya inflasi di Provinsi Riau. Ia mengumpulkan seluruh pimpinan OPD, termasuk Wagubri dan Sekdaprov Riau agar inflasi bisa ditekan minimal di bawah 5 persen. Langkah langkah cepat yang perlu dilakukan, menurut Gubri ialah operasi pasar.
Ditegaskan Syamsuar, operasi pasar ini harus digelar secara rutin, sampai harga-harga di pasar mulai stabil. Diprioritaskan di tiga wilayah, yakni Kota Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
“Untuk setiap daerah jangan hanya buat satu titik, bisa saja satu daerah buat hingga lima titik seperti di Kota Pekanbaru, bisa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru,” tutur Syamsuar.
Sebab, kata Syamsuar, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, akan melakukan evaluasi setiap bulan, terutama di tiga wilayah tersebut. Data BPS, sambubg Gubri yang menentukan naik atau turun. Dari kerja BPS itu nanti akan ketahuan kinerja kita yang sekarang ini. Sehingga perlu penanganan gerak cepat terhadap pelaksanaan operasi pasar. Untuk itu, ia mengharapkan dari Disperindagkop Provinsi Riau bekerja sama dengan OPD terkait dapat segera menggelar pasar murah agar inflasi di daerah dapat diturunkan.
“Ini dari Pak Taufiq (Kepala Disperindagkop, red) bersama dinas lain, tolong bantu ini, termasuk Dinas Pertanian, mungkin juga berkaitan dengan peternakan berkaitan dengan telur, daging, atau dengan ikan,” katanya.
Sementara itu, untuk jangka panjang terkait percepatan penanganan inflasi di Riau, yaitu dengan melakukan penanaman pangan, terutama cabai baik oleh ASN Pemprov Riau atau menggunakan tanah milik Pemprov Riau. Selain itu, juga menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama BUMDes yang maju di Riau untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian pangan.
Seperti diketahui, angka inflasi di Provinsi Riau termasuk tinggi, yakni 7,04 persen. Inflasi ini terutama akibat harga cabai yang melambung tinggi mencapai Rp100 ribuan per kilogram di pasaran. Padahal sebelumnya hanya berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Presiden Jokowi berharap agar inflasi di daerah bisa ditekan hingga di bawah 5 persen.(nda)
