PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Riau terkendala karena kehabisan stok. Utamanya di beberapa daerah, seperti ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kabupaten Meranti serta daerah lainnya. Padahal, soal keperluan vaksin, Presiden RI Joko Widodo saat lawatannya di Gelanggang Remaja Pekanbaru beberapa waktu lalu, sudah menginstruksikan menteri terkait supaya tetap menyuplai vaksin agar tidak terjadi kekosongan.
Atas kondisi ini, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk segera merealisasikan permintaan penambahan vaksin untuk Riau.
"Saya meminta dan berharap, Bapak Menteri Kesehatan bisa segera merealisasikan permintaan vaksin dari Pemerintah Provinsi Riau. Ini sangat mendesak. Kita juga minta kuota vaksin untuk Riau diperbesar," ujar mantan Gubernur Riau ini.
Sejak pekan pertama Juli 2021, Gubernur Riau Syamsuar sudah melayangkan surat kepada Menkes terkait permintaan tambahan vaksin. Pemprov Riau dalam surat itu menargetkan memvaksin 30 ribu orang per hari. Dan memerlukan 210 ribu vaksin untuk 7 hari. Namun hingga kini, Kemenkes belum merealisasikan permohonan itu.
Terkait hal itu, menurut Andi Rachman, ia berupaya membantu agar Riau bisa segera mendapat vaksin tambahan. Ia juga sudah minta Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Lakalena, untuk ikut membantu mendesak Kemenkes agar segera bisa merealisasikan permintaan penambahan vaksin dan memperbesar kuota bagi Riau. Komisi IX merupakan mitra kerja Kemenkes.
Percepatan vaksinasi ini perlu segera diwujudkan untuk terciptanya herd immunity atau kekebalan komunal di tengah masyarakat. Riau, kata Andi Rachman harusnya menjadi salah satu daerah prioritas yang diperhatikan pemerintah pusat. Kenapa? Karena daerah ini menyumbangkan begitu banyak kontribusi devisa dan pemasukan untuk negara baik dari migas, perkebunan, kehutanan dan berbagai sektor lainnya. Riau juga memberikan kontribusi luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Jangan sampai, karena keterlambatan Menkes menyuplai vaksin membuat herd immunity sulit dicapai. Muaranya bisa mengganggu proses pemulihan ekonomi di Riau.
"Kalau Riau terganggu bisa mengganggu kontribusi Riau untuk pertumbuhan ekonomi nasional juga. Makanya saya berharap ke Menkes untuk lebih memprioritaskan Riau," ujar anggota Komisi II DPR RI.
Hasil koordinasinya dengan Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi diketahui bahwa TNI-Polri sudah menyiapkan perangkat personel dalam rangka meningkatkan jumlah warga yang divaksin.
"Saya dapat informasi dari Pak Kapolda, bahwa Riau saat ini sudah bisa melaksanakan vaksin untuk 70 ribu orang per hari. Tapi karena jumlah vaksinnya terbatas, hal itu belum bisa terjadi," ungkapnya.
Bahkan Riau saat ini infonya hanya bisa melaksanakan vaksin 2.000 hingga 3.000 per hari. Jumlah yang kecil dan bisa memperlama proses terjadinya herd immunity. Padahal, saat ini animo masyarakat untuk vaksin masih tinggi. Banyak masyarakat yang ingin divaksin, tapi malah vaksinnya belum tersedia.(egp)
