JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tugas tidak mudah langsung dihadapi pasangan H Syamsuar-Edy Natar Nasution usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2). Keduanya diminta menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Riau beberapa hari ini.
Pesan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik pasangan gubernur yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan PAN tersebut. “Bapak Presiden punya perhatian sangat besar terhadap karhutla,” kata Syamsuar kepada wartawan.
Presiden, kata Syamsuar, mendorong agar karhutla bisa diatasi secepatnya agar titik apinya tidak meluas. Sebab, berdasarkan pengalaman terdahulu, bencana asap sangat mengganggu aktivitas keseharian. Mulai dari aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas penerbangan. Selain itu, karhutla juga berkaitan dengan citra Indonesia di dunia internasional. “Kita tahu Riau ini langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, dan kita ingin menjaga marwah negeri ini,” kata dia menirukan pesan Jokowi.
Terkait upayanya, Syamsuar menyebut pihaknya akan langsung turun ke kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan pihak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal itu diperlukan untuk mendorong peran Forkopimda melakukan sosialisasi pencegahan karhutla. Pasalnya, upaya pencegahan sama pentingnya dengan penyelesaian.
Selain karhutla, prioritas berikut yang dikerjakan suami Misnarni adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Gratis 12 Tahun dalam rangka memastikan semua anak di Riau bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat SLTA. Selanjutnya, dia bersama Edy yang mantan Danrem 031/WB akan membenahi pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di kota atau kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian membenahi aset-aset daerah.
“Kami akan menyediakan call center agar masyarakat bisa mengadukan (masalah, red) secara langsung kepada gubernur dan wakil gubernur,” tutur gubernur yang pernah menjadi pegawai honor.
Dia juga akan memulai sebuah gebrakan dalam penataan birokrasi di wilayahnya. Antara lain menyiapkan sarana video conference yang akan digunakannya untuk berkomunikasi dengan bupati dan wali kota, mengingat kondisi geografis Riau yang luas.
“Jadi ketika rapat terbatas tidak harus di Pekanbaru. Kemudian, akan melakukan pembenahan birokrasi. Kami akan konsolidasi dengan semua UPD di Provinsi Riau agar mereka punya satu persepsi dalam rangka memajukan Riau,” jelas Lulusan APDN kelahiran Jumrah, Rokan Hilir, Riau, 8 Juni 1954 ini.
Satu lagi yang menjadi prioritasnya adalah program Riau Hijau. Pihaknya akan menyiapkan konsepnya melibatkan masyarakat serta meningkatkan reforma agraria yang merupakan program Presiden Jokowi. Ketika disinggung soal upayanya dalam melakukan pencegahan korupsi, Syamsuar mengatakan sebelumnya telah diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 30 Januari lalu. Saat itu dibahas kondisi Riau terkini dan apa saja yang harus dibenahi.
