PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melibatkan dunia usaha yang bergerak di bidang kehutanan, untuk bekerja sama dalam Program Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Riau. Hal tersebut juga sesuai Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Setyo Widodo mengatakan, untuk membahas mengenai kemiskinan ekstreme di Riau pihaknya mengundang beberapa perusahaan yang tergabung dalam April Group, Sinarmas dan Pancaeka. Rapat tersebut juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Riau.
"Pertemuan tersebut sebagai upaya membangun kolaborasi dan koordinasi melalui lintas sektoral. Diharapkan, dari pertemuan itu, akan merumuskan satu tujuan, bagaimana penurunan kemiskinan ekstrem bisa terwujud," kata Setyo, Kamis (20/10/2022).
Dipaparkannya, tujuan dari rapat adalah mengajak para pihak untuk bersama-sama dalam program pemberdayaan masyarakat menyasar kepada masyarakat yang berkategori miskin ekstrem. Yaitu dengan merujuk data masyarakat katagori miskin ekstrem yang dikeluarkan oleh Bappeda, baik Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota.
"Rapat dilaksanakan dengan didahului memberikan pemahaman tentang strategi dan program penghapusan kemiskinan," ujar Setyo.
Sementara Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Heriyanto memaparkan tindak lanjut rapat arahan Presiden Joko Widodo, sesuai arahan Inpres nomor 4 tahun 2022. Ditargetkan, masyarakat di Riau tergolong kemiskinan ekstreme, bisa diturunkan hingga 0 persen pada 2024 nanti.
"Inti pertemuan ini untuk melakukan inventarisir menekan angka kemiskinan ekstrem ini harus bersama-sama," ungkap Heriyanto.
Saat ini, jumlah masyarakat miskin tergolong ekstreme di Riau berjumlah 100,33 ribu jiwa. Masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstreme itu yang bengpenghasilan rata-rata Rp10 ribu perharinya. Di antaranya ada di Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Menanti dan Pelalawan.
Ada pun alasan keikutsertaan dunia usaha dalam rapat percepat penanganan kemiskinan ekstrem tersebut, menurut Heriyanto, di antaranya karena kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, sangat diharapkan keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Diharapkan, program-program sosial tersebut dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstreme.
"Intinya mereka siap. Di antaranya melalui program CSR yang ada wilayah operasi mereka," jelas Heriyanto lagi.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
