PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid tiba di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rabu (19/12) pagi. Dengan mengenakan pakaian adat Melayu, lengkap dengan tanjak dan keris. Syarwan tiba dengan dibopong kursi roda. Setelah sampai, dirinya duduk dibawah tenda yang telah tersedia di halaman depan Gedung LAMR.
Saat prosesi penyerahan gelar adat berlangsung, massa yang hadir sempat menyampaikan protes. Pertama karena dalam pengembalian gelar adat tersebut tak satupun petinggi LAMR hadir. Selanjutnya massa juga sangat kecewa lantaran perwakilan LAMR yang hadir tidak mengenakan pakaian adat.
"Ini proses adat. Kenapa kalian berpakaian macam itu. Ndak kalian hargai datuk kami," ujar salah seorang yang hadir dalam kegiatan itu.
Dua orang perwakilan LAMR yang saat ini mengenakan pakaian serba putih hanya terdiam. Mendengarkan protes massa. Tak lama setelah itu Syarwan Hamid berbicara. Ia menyampaikan bahwa dirinya agak sedikit kecewa karena dirinya mengenakan pakaian adat Melayu lengkap. Sedangkan perwakilan LAMR tidak.
Namun proses pengembalian gelar adat tetap berlangsung. Yakni dengan menyerahkan tanjak, keris serta pernyataan tertulis dari Syarwan Hamid. Pihak LAMR yang hadir berjanji akan menyampaikan pengembalian gelar tersebut kepada petinggi LAMR. Serta merapatkan kembali di tingkat Majelis Kedapatan Adat (MKA).
Diketahui sebelumnya, Mantan Mendagri era Presiden Habibie, Syarwan Hamid mengembalikan gelar adat yang ia peroleh sejak 26 November 2000 silam. Ada beberapa hal yang mendasari Syarwan untuk memulangkan gelar Datuk Seri Lela Negara tersebut.
Pertama sebagai bentuk kekecewaan Syarwan karena LAMR telah memberikan gelar adat kepada Presiden RI Joko Widodo. Dimana pemberian gelar tersebut tanpa ada musyawarah dengan Datuk di Riau.
Kedua, Syarwan menilai pemberian gelar adat tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Karena diberi pada tahun politik. Ketiga, seluruh jasa Presiden yang dijadikan alasan terlalu di cari-cari, adalah suatu tindakan yang wajar saja. Sangat tidak sebanding dengan sumbangan daerah ini kepada Bangsa selama republik ini berdiri.
Terakhir, menurut dia Pemerintah dibawah jokowi telah membahayakan masa depan bangsa dengan kebijakan terhadap Cina dan cenderung melakukan pembiaran bagi tumbuh kembangnya gerakan komunis.(nda)
