RIAU (RIAUPOS.CO) -- PULUHAN tokoh masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendatangi gedung DPRD Riau, Senin (17/2) lalu. Kehadiran para tokoh disambut langsung pimpinan lembaga dan ketua fraksi di DPRD.
Dari FKPMR dipimpin Dr drh Chaidir MM, selaku ketua. Selanjutnya ada sederet nama besar seperti mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, mantan Wakil Gubernur Riau Rivaie Rachman, Tuan Guru Ismail Royan, Azlaini Agus, Nazir, Wan Abubakar, Diana Tabrani serta beberapa tokoh lainnya.
Sedangkan dari pihak DPRD, dipimpin Wakil Ketua Hardianto, Asri Auzar dan Zukri Misran. Ketiganya hadir pagi itu ditemani Ketua Fraksi Demokrat Agung Nugroho, Ketua Fraksi PDIP Syafruddin Poti dan beberapa anggota lainnya.
Bertempat di ruang medium, Gedung DPRD Riau, Ketua FKPMR, Chaidir, menjelaskan maksud kedatangan para tokoh pada pagi itu. Utamanya membicarakan persoalan Blok Rokan yang sebentar lagi dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina persero.
Menurut dia, ada kegelisahan tersendiri dari seluruh pemangku serta tokoh masyarakat yang tergabung ke dalam FKPMR. Sejak puluhan tahun lalu Blok Rokan dikeruk dan diambil minyaknya, untung bagi Provinsi Riau dinilai tidak sebanding. Hal itu bisa terlihat dari pembangunan yang ada di Riau.
"Peluang alih kelola ini harus benar-benar kita manfaatkan. Mestinya Riau jadi lebih hebat lagi. Dengan itu, setelah merumuskan dan melakukan pertemuan, FKPMR merumuskan 5 pokok pikiran," sebut mantan Ketua DPRD Riau dua periode itu.
Adapun 5 pokok pikiran itu meliputi participating interest (PI) 10 persen, peluang kerja sama bussines to bussine (b to b), peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah, kesempatan lapangan kerja putra daerah dan peluang alih kelola aset. Pokok pikiran itu diharapkan dia dapat tersampaikan ke tiga unsur. Yakni pemerintah pusat, daerah dan Pertamina selaku pengelola.
"Ke pemerintah pusat kami merekomendasikan prioritas pada BUMD Riau. Mengikutsertakan BUMD dalam kelola WK Migas, mengusulkan mitra dan menempatkan putra Riau menjadi komisaris Pertamina Hulu Rokan dan manajemennya," pintanya.
Kepada pemerintah daerah pihaknya merekomendasikan percepatan pembentukan BUMD untuk menghadapi alih kelola tersebut. Dengan catatan, BUMD yang dibentuk harus profesional dan memenuhi standar mitra pengelolaan minya. Yang terpenting bagaimana putra asli Riau bisa menjadi komisaris di Pertamina Hulu Rokan tersebut.
"Kami meminta agar dilibatkan BUMD Riau dalam eksplorasi, sarana pelatihan, penerimaan dana, memanfaatkan dana bagi hasil. Kami juga minta Pemda perjuangkan ambil alih fasilitas pendukung yang pernah digunakan Chevron, seperti rumah sakit, perkantoran," pungkasnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengaku sangat tersanjung karena telah didatangi para tokoh. Bagi dia yang hadir pada saat itu sudah seperti bapak kandung para legislator. Maka dari itu pihaknya bakal memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah dimaktubkan ke dalam beberapa poin pokok pikiran.
Apalagi yang disampaikan para tokoh tersebut sangat realistis. Ia bahkan menegaskan bahwa keberadaan Blok Rokan harus menguntungkan Riau. "Blok Rokan harus untungkan Riau. Karena selama ini kita tahu, sejak lifting minyak 1 juta barel sampai menyusut saat ini Riau masih seperti ini. Tidak ada perubahan drastis," ungkapnya.
Ia bahkan menyesalkan porsi anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) seperti tidak berpihak ke Riau. Padahal selain minyak, Riau juga turut menyumbang pajak dari kebun sawit. Namun hal itu sama sekali tidak menguntungkan Riau sebagai daerah penghasil.(adv)
Narasi: Afiat Ananda
Foto: Humas DPRD Riau
