PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Peran desa dan kelurahan dalam percepatan penurunan stunting dianggap sangat penting. Karena di desa dan kelurahan inilah yang bersentuhan langsung dengan orang dengan atau berisiko stunting.
Namun, percepatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan di Riau saat ini dinilai belum maksimal. Hal itulah yang mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu Bagi Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) tingkat desa dan kelurahan,l secara daring, Selasa (18/10).
"Lewat kegiatan ini, kami harapkan percepatan penurunan stunting di desa dan kelurahan bisa lebih maksimal. Apalagi, di desa dan kelurahan sudah ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)," Ujat Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi.
Disebutkan Mardalena, saat ini, 1.876 tim sudah terbentuk di desa dan kelurahan. TPPS inilah yang bertugas mengkoordinir percepatan penanganan stunting di desa dan kelurahan. Agar kinerja mereka maksimal, diharapkan terjadi konvergensi dan koordinasi antarpihak. "Salah satu bentuknya dengan kegiatan ini," ujar Mardalena.
Ada dua narasumber yang dihadirkan. Yaitu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis MT PhD dan Masnihati Sulung selaku Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi Dinas P3AP2KB Riau.
Dalam pemaparannya, Kepala Bappedalitbang Riau menegaskan bahwa penurunan stunting ini sangat penting dan harus dikoordinasikan bersama-sama. Apalagi, kinerja penurunan stunting di TPPS tingkat desa dan kelurahan masih perlu ditingkatkan.
Sejauh ini, tambahnya, percepatan penurunan stunting masih di angka 1 persen. Padahal, target nasional di tahun 2024 angka stunting bisa turun di angka 14 persen. Artinya, untuk mencapai target 2024, dibutuhkan upaya yang maksimal lewat kolaborasi menurunkan angka stunting. "Perlu sinergi antara seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta," ujarnya.
Di Riau, pada tahun 2021 angka stunting masih di angka 22,3 persen. Kalau dilihat dari rata-rata penurunan stunting, dibutuhkan angka 2,7 persen per tahun agar Riau bisa memenuhi target 14 persen tersebut.
Caranya, bisa melalui intervensi spesifik dan sensitif. Untuk intervensi spesifik, yang dilakukan adalah hal yang dianggap berperan penting karena berpengaruh langsung terhadap kejadian stunting. Namun, belum semua data capaian indikator intervensi spesifik tersedia secara rutin.
Sementara terkait intervensi sensitif juga belum mencapai target. Menurut Emri, intervensi sensitif berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya stunting. Tapi belum semua data capaian indikator intervensi sensitif yang tercapai.
Sebagai gambaran, tahun ini ada perluasan locus stunting di sejumlah kabupaten di Riau dibanding tahun 2021. Seperti di Indragiri Hilir, dari 15 desa/kelurahan locus stunting tahun lalu, di 2022 bertambah menjadi 40.
Di Rokan Hulu, dari 10 locus stunting bertambah menjadi 31, di Bengkalis dari 15 menjadi 23 locus stunting serta Pekanbaru dan Siak masing-masing bertambah dari 15 menjadi 20 locus stunting. Sementara, di Kuansing yang tahn lalu 0 justru menjadi 8 locus stunting tahun ini. "Artinya masih perlu upaya keras bersama dalam mencapai target itu," kata Emri.
Dijelaskan dia, ada beberapa target percepatan penanganan stunting di desa. Di antaranya, 90 pemerintah desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting pada tahun 2024. Kemudian 90 persen desa meningkatkan alokasi dana desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 2024.
Selanjutnya, 80 persen desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2022, dan 90 persen kader pembangunan manusia mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
Sementara, Masnihati Sulung selaku Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi Dinas P3AP2KB Riau menjelaskan, implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) di tingkat desa dan kelurahan adalah melakukan koordinasi pendampingan keluarga dan melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM.(eca)
