PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Usai penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, selanjutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan surat permohonan bantuan helikopter water bombing dan patroli ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau M Edy Afrizal mengatakan, untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla di Riau tahun ini, pihaknya akan meminta dukungan operasi udara dari BNPB dan KLHK RI.
''Kami sedang menyiapkan administrasi permintaan dukungan bantuan helikopter dari pemerintah pusat untuk operasi udara pencegahan dan penanganan karhutla di Riau tahun ini,'' kata Edy Afrizal, Kamis (16/2).
Pihaknya mengajukan bantuan helikopter sebanyak 10 unit yang terdiri dari empat unit helikopter patroli dan enam unit helikopter water bombing. «Selain ke BNPB, usulan juga ke Kementerian LHK. Biasanya kalau dari LHK, dibantu untuk helikopter patrol. Sebab, helikopter water bombing tidak akan bisa bergerak jika tidak ada helikopter patroli,'' ujarnya.
''Jadi semua ada keterkaitannya, begitu mulai bermunculan hotspot, maka satgas udara sudah mengerahkan helikopter patroli ke titik hotspot. Karena helikopter patroli ini untuk memastikan titik itu apa hanya hotspot (titik panas) atau firespot (titik api). Ketika firespot langsung mengirim informasi ke satgas udara untuk dianalisa, apakah titik apa itu perlu dilakukan water bombing atau bisa dipadamkan oleh personel satgas darat,'' sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi menetapkan status siaga darurat bencana Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi Riau. Penetapan status siaga darurat Karhutla di Riau tersebut diumumkan pada rapat koordinasi dengan Forkopimda di gedung Daerah Riau, Rabu (15/2) malam. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Penetapan status ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi dengan Forkopimda Riau di Gedung Daerah Riau, Rabu (15/2) malam.
Gubri mengatakan, penetapan status ini karena sudah adanya dua kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat karhutla dan sudah terjadinya karhutla di lima kabupaten/kota di Riau.
''Kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru telah menetapkan siaga darurat karhutla, maka dengan begitu Provinsi Riau juga melakukan penetapan siaga darurat karhutla mulai 13 Februari hingga 30 November 2023,'' kata Gubri, Rabu (15/2).
Lebih lanjut dikatakannya, penetapan status siaga darurat karhutla di Riau tersebut juga sudah dituangkan dalam SK Gubernur Riau Nomor:kpts.191/11/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Provinsi Riau tahun 2023.
''Terhitung sejak 1 Januari sampai 11 Februari luas lahan yang terbakar di Riau seluas 11,93 hektare. Terdiri di Kabupaten Bengkalis 3,58 hektare, Siak 0,10 hektare, Pekanbaru seluas 6,50 hektare, Dumai 1,00 hektare dan Kampar selaus 0,75 hektare,'' paparnya.
Setelah penetapan status tersebut pihaknya akan membentuk dan mengaktifkan Posko Satgas Karhutla tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan/desa. Kemudian juga melakukan deteksi dini dan pengecekan lapangan hotspot serta melakukan penanganan secara cepat dan tepat.
Kemudian juga melakukan patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selanjutnya juga menyiagakan seluruh sumber daya, baik personel maupun sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan. Seperti pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan peralatan lainnya.
''Kemudian juga meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait,'' ajaknya.
Gubri juga menjelaskan bahwa musim kemarau tahun 2023 ini merupakan musim kemarau yang kering dan berbeda dengan tahun sebelumnya yakni kemarau basah. ''Kalau kemarau kering ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Itu tidak kita harapkan,'' ujarnya.
Karena itu, Gubri Syamsuar berpesan kepada seluruh kepala desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak ada yang membakar. ''Kita khawatir di tahun politik ini terjadi bencana asap yang tidak kita harapkan. 2019 kita dihajar dengan asap, namun alhamdulillah mulai 2020 sampai sekarang kita dapat melihat langit biru setiap hari. Makanya saya berharap 2023 ini jangan sampai langit biru hilang,'' ujarnya.
Masyarakat Diimbau Jangan Bakar Lahan
Sementara itu, Sekrtetaris Daerah Kuantan Singingi Dedy Sambudi mewakili Plt Bupati H Suhardiman mengimbau masyarakat tidak sembarangan membakar lahan. ''Kami imbau masyarakat yang ingin membuka lahan tidak dengan cara membakar. Tapi dengan menggunakan alat berat, '' kata Dedy Sambudi.
Imbauan ini, kata Dedy Sambudi juga disampaikan oleh Gubri Syamsuar saat berkunjung ke Kuansing baru-baru ini. Orang nomor satu di Riau itu menyampaikan, dimana berdasarkan analisa BMKG, diperkirakan bakal terjadi kemarau panjang dan kering beberapa bulan ke depan, untuk wilayah Riau dan sekitarnya. Kondisi itu akan rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Bahkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Balai PUPR Riau membantu masyarakat yang ingin membuka lahan. ''Sila ajukan dan kami akan respons dengan segera, tapi jangan bakar lahan,'' kata Dedy mengulangi instruksi Gubri Syamsuar. Kendati Kuansing terbilang aman, Pemkab tetap mengingatkan masyarakat agar sama-sama tidak membuka lahan perkebunan atau pertanian dengan cara dibakar.
Di Kabupaten Pelalawan, Polres Pelalawan terus berupaya mendorong para pihak untuk bersama-sama mencegah (karhutla). Kamis (16/2), Apel Siaga Pencegahan Karhutla di Kabupaten Pelalawan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri digelar di Halaman Kantor Polres Pelalawan.
Dalam apel siaga itu, turut dipamerkan berbagai peralatan sarana dan prasarana pemadam api, salah satunya peralatan dari Polres Pelalawan, Satpol PP dan Damkar Pelalawan dan juga pihak perusahaan. Setelah mengecek personel dari berbagai institusi dan memeriksa peralatan, Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto SH SIK mengajak seluruh pihak untuk bersinergi bahu-membahu melakukan antisipasi karhutla.
''Oleh Karena itu, kita perlu melakukan langkah antisipasi dan persiapan yang intens sejak dini, baik dari sisi personel maupun dari peralatan sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia untuk dapat mencegah terjadinya karhutla. Untuk itu, kita harus bersinergi antar stakeholder agar tahun ini karhutla tidak terjadi di Pelalawan. Karena dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya karhutla sangat besar,'' ujarnya.
Dijelaskannya bahwa, Polri dan juga TNI tentunya sangat berkomitmen untuk melakukan pencegahan karhutla di Negeri Amanah ini. Namun demikian, pihaknya juga juga mengimbau peran aktif seluruh pihak, khususnya pihak korporasi untuk mengantisipasi munculnya titik api serta menanggulangi karhutla yang ada di sekitar daerah operasionalnya. termasuk menjaga lahan masing-masing dari bencana kebakaran.
''Begitu juga dengan masyarakat yang membuka lahan. Kami minta tidak menggunakan cara membakar yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya karhutla. Dan perbuatan ini akan diancam dengan proses hukum. Jadi, saya mengharapkan semua unsur elemen yang ada di daerah ini, dapat bersama-sama dalam menanggulangi karhutla sehingga harapan Pelalawan bebas asap bisa terwujud,'' tuturnya.
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menegaskan perlunya kesiapan dan antisipasi serta langkah-langkah pencegahan terhadap kejadian karhutla yang rawan terjadi jika sudah memasuki musim kemarau.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di tahun ini akan lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir (2020-2022). Kondisi cuaca yang kering ini berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sehingga langkah pencegahan harus dilakukan semua pihak terkait sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi.
Kepala BMKG Dwikorita mengungkapkan, mumpung saat ini hujan masih turun, sehingga pihaknya pun mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah agar melakukan aksi panen hujan. Yakni dengan cara menampungnya menggunakan tandon air atau bak penampung. Di mana, pada saat kemarau nanti, air tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
''Utamanya daerah-daerah yang rawan kekeringan, seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat,'' ungkapnya, Kamis (16/2).
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengungkapkan, mengantisipasi datangnya musim kemarau yang lebih kering, pihaknya akan menginventarisasi semua sumber air. Antara lain, memastikan pemanfaatan volume air di bendungan dengan cara mengatur volume semaksimal mungkin. ''Untuk itu yang sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan,'' jelasnya. (sol/dac/amn/fad/gih/wan/jpg)
