PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Total luas tanah di Riau 3,84 juta hektare. Dari jumlah tersebut, baru 40 persennya atau 1,425 juta hektare yang terdaftar. Sehingga diperlukan percepatan penerbitan sertifikat tanah agar terdaftar.
“Di Riau, jumlah tanah 3,840 juta hektare. Baru 1,425 juta hectare yang terdaftar. Oleh karena itu, kami targetkan di tahun ini dan tahun depan untuk memperbanyak penerbitan sertifikat,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil.
Hal itu disampaikan oleh Sofyan Djalil saat pembagian 6.000 sertifikat kepada masyarakat oleh Presiden Joko Widodo di halaman belakang rumah dinas gubernur Riau, Sabtu (15/12).
Di tahun ini, kata dia, ada 155.000 bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya di Riau. Dari 155.000 bidang tanah tersebut, 6.000 hektare di antaranya adalah tanah dari hasil pemanfaatan tanah objek reforma agraria (TORA).
“6.000 hektare adalah tanah TORA, redistribusi HGU (hak guna usaha) yang telantar, lalu diserahkan kepada masyarakat,” kata dia.
Pada saat itu, Presiden juga membagikan 6.000 sertifikat kepada masyarakat. 3.000 di antaranya adalah sertifikat tanah biasa, dan 3.000 lagi sertifikat tanah TORA. “2.000 orang penerimanya dari Pekanbaru, 200 dari warga Indragiri Hilir, 500 orang warga Kampar, 2.800 warga Siak, dan 500 warga Pelalawan,” katanya.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa program reforma agraria telah berjalan. “Tadi Menteri BPN sudah menyampaikan, bahwa hari ini dibagi 6.000 sertifikat. Baik yang berasal dari HGU yang ditelantarkan, maupun tidak. Artinya ini program redistribusi aset maupun program pensertifikatan yang di seluruh tanah air telah kita lakukan,” kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, masyarakat yang hadir diminta untuk mengangkat sertifikat yang telah diterima. “Supaya saya yakin bahwa sertifikat ini sudah diterima, tolong diangkat tinggi-tinggi,” kata dia. Masyarakat pun mengangkat sertifikat itu.
“Kalau sudah diangkat begitu, kelihatan. Jangan sampai nanti yang dibagi hanya yang di muka tadi, yang lain belum. Waduh, bisa keliru. Ini yakin bahwa hari ini telah diserahkan 6.000 sertifikat,” timpal Jokowi.
Jokowi menilai, perlunya program reforma agraria ini karena banyak masyarakat yang mengeluh atas sengketa tanah. “Setiap saya masuk ke kampung, desa, daerah keluhannya adalah sengketa lahan. Ada di mana-mana. Bukan hanya di pulau Sumatera dan pulau Jawa saja, akan tetapi Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, dan Papua, ada semua yang namanya sengketa,” kata dia.
Baik itu sengketa masyarakat dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan. “Karena apa? Masyarakat tidak pegang ini yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” sebut Jokowi.
Oleh sebab itu, dia memerintahkan kepada Menteri ATR untuk serius menjalankan program tersebut. Menurut dia, di tahun 2014, seharusnya sudah ada 126 juta sertifikat tanah yang dibagikan ke masyarakat di Indonesia. Namun yang terealisasi baru 46 juta.
“Artinya, masih kurang 80 juta sertifikat di seluruh tanah air. Banyak sekali, sehingga sengketa-sengketa itu terjadi,” sebut Jokowi.
Artinya kata dia, 80 juta sertifikat tersebut, ada sekitar 500 ribu sertifikat yang diterbitkan oleh BPN masing-masing daerah. “Artinya, bapak ibu harus nunggu 160 tahun. 80 juta sertifikat, setahun hanya 500 ribu. Nah, nunggu-nya saja masih 160 tahun. Siapa yang mau, tunjuk jari? Kalau ada yang mau, tunjuk jari, maju, saya beri sepeda. Enggak ada yang mau kan?” katanya.
Maka, dia menekankan betul agar ini dikebut penerbitan sertifikat tanah masyarakat. “Saya enggak mau tahu, menterinya enggak tidur silakan, kantor BPN enggak tidur silakan. Mau lembur Sabtu-Minggu silakan. Yang paling penting, 5 juta sertifikat harus diberikan kepada masyarakat tahun yang lalu. Alhamdulillah bisa selesai,” ujarnya.
Jokowi memberi target kepada Menteri ATR untuk menerbitkan 7 juta sertifikat di tahun ini. “Gimana caranya enggak mau tahu saya, yang penting 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. In sya Allah ini tinggal dua pekan lagi. Tahun depan saya sudah berikan target, Pak Menteri enggak bisa lagi ini 7 juta, saya minta 9 juta,” jelasnya.
Ingat Tanah, Ingat Pak Jokowi
Sementara Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim berpesan kepada masyarakat untuk ingat Jokowi, ketika mengingat sertifikat tanah.
“Permintaan kita, ingat sertifikat, ingat Pak Jokowi. Ingat sertifikat ingat Pak Jokowi,” kata Wan Thamrin dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dan 6.000 masyarakat dalam kegiatan pembagian sertifikat oleh Jokowi di halaman belakang kediaman Gubernur Riau, Sabtu (15/12).
Dia mengklaim, kedatangan Jokowi sudah didambakan oleh masyarakat Riau. Itu tak terlepas jasa-jasa Presiden Jokowi untuk kemajuan Riau. Salah satunya pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, dan tol Pekanbaru-Padang.
“Bapak sudah berbuat banyak. Pernah saya mengatakan, jalan tol sampai ke Dumai. In sya Allah hampir rampung. In sya Allah tahun depan selesai,” katanya.(dal)
