PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP), mulai melakukan perbaikan Jalan Lintas Bono (Jalisbon) Kabupaten Pelalawan. Perbaikan Jalisbon tersebut bukan hanya semata-mata untuk membangkitkan pariwisata Desa Bono Teluk Meranti, namun ini juga mempermudah akses lalu lintas masyarakat.
Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan menjelaskan, bahwa perbaikan jalan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dari Simpang Bunut ke arah ujung Teluk Meranti. Perbaikan ini dimulai 15 Mei dan target selesainya 8 Desember mendatang.
Untuk Jalan Simpang Teluk Meranti menuju Sebekek dengan panjang ruas 50 Kilometer sudah progres fisik terealisasi 40 persen. Untuk penyelesaiannya, pihaknya menunggu dana dari APBD Perubahan. Di mana jika anggaran itu sudah bisa digunakan, maka pihaknya langsung melanjutkan pekerjaan.
“Selain mempermudah akses lalu lintas masyarakat, tentu saja ini juga cara kita untuk mendukung perkembangan objek wisata bono,” sebutnya.
Untuk diketahui, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pelalawan tahun 2023 memiliki pagu dana dari APBD Riau berjumlah Rp53.867.935.840,00 dengan target 9,39 KM. Adapun rinciannya sebagai berikut. Pembangunan Jalan Teluk Meranti-Sebekek 4,89 KM dengan anggaran Rp19.892.365.840,00.
Kemudian, rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur Jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti 3,5 KM dengan anggaran Rp28.355.220.000,00. Lalu, pembangunan Jalan Sebekek-Guntung 1 KM dengan anggaran Rp5.620.350.000,00.
Sementara itu, Gubri Syamsuar saat kunjungan ke wisata bono dalam beberapa kegiatan mengatakan, saat ini gelombang bono sudah mendunia. Karena itu, pihaknya berharap salah satu pariwisata andalan Riau ini bisa menjadi icon baru pariwisata Riau bahkan Indonesia. Keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi persoalan yang perlu dukungan semua pihak. Tidak saja pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat, bahkan swasta.
“Kita harus bersinergi untuk mengembangkan pariwisata bono ini. Harus ada pihak swasta yang bisa kita gandeng untuk pengembangan kawasan bono ini,” katanya.
Gubri memberi contoh kawasan Mandalika atau Bintan, Kepri yang berkembang karena dukungan Pemerintah Pusat dan juga pihak swasta. Gubri Syamsuar menambahkan, bahwa tidak mungkin pengembangan kawasan pariwisata bono di Sungai Kampar, Teluk Meranti, sepenuhnya mengandalkan keuangan daerah. Baik kabupaten maupun provinsi. “Karena itu kita harus bersinergi,” ujarnya.
Gubri Syamsuar juga menyarankan, agar Festival Bekudo Bono didukung atau digandeng dengan iven-iven lain, sehingga wisatawan yang datang tidak sekedar melihat gelombang bono, tapi juga menikmati acara lain, yang tak kalah menarik.
“Sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang ke Teluk Meranti ini,” harapnya.(sol)
