PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Provinsi Riau hari ini genap berusia 65 tahun. Meski begitu, sampai saat ini masyarakat cukup kesulitan dalam memperoleh bahan pokok. Salah satunya adalah minyak. Dimana beberapa waktu lalu, sempat terjadi kehebohan antrean pembelian minyak goreng dan BBM bersubsidi.
Hal ini menjadi perhatian khusus Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir Husaimi Hamidi.
Dikatakan dia, pada usia 65 tahun, Riau seharusnya sudah cukup matang dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun hal ini dirasakan dia belum terwujud. Maka dari itu, dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk berbenah. Agar persoalan-persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak terjadi lagi dikemudian hari.
"Sektor ekonomi yang tahun kemaren kita semua antri. Antri beli minyak solar juga minyak goreng. Alhamdulillah saya periode pertama anggota dewan ketika BBM Riau tinggi dari Sumbar, saya bersama kawan-kawan lain di Pansus berhasil turunkan harga minyak. Mudah-mudahan dalam tahun depan gubernur dan jajaran bisa merubah ekonomi lebih bagus," ucap Husaimi Hamidi, baru-baru ini.
Untuk membenahi persoalan ekonomi, salah satu usul yang ia sampaikan ialah agar Pemprov Riau mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada industri kelapa sawit. Seperti Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Dimana menurut dia, sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Indonesia, Riau selama ini tidak bisa menjadi pengendali.
"Baik itu mengendalikan harga TBS maupun harga minyak goreng. Karena semua dikendalikan swasta. Nah, tidak ada salahnya kita buat PKS sendiri dengan dikelola oleh tenaga profesional. Berapa sih modal buat PKS? Tidak sampai Rp100 miliar. Bila kita punya sendiri minimal 1 perkabupaten/kota itu sudah bisa mengendalikan harga pasar," tuturnya.
Usulan tersebut, sambung Politisi PPP ini tidak ubahnya seperti membentuk Badan Usaha Logistik (Bulog). Namun dengan konsep BUMD yang lebih spesifik bergerak di bidang industri kelapa sawit. Dia meyakini, selain akan menghasilkan pendapatan bagi daerah juga akan berdampak kepada kontrol harga. Baik itu harga beli TBS maupun harga produk turunan.
"Hari ini minyak susah karena dikelola pengusaha. Kenapa tidak dibuat seperti bulog? Kenapa sawit murah? karena kita tidak punya pengendali harga. Tugas kita selama ini adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi makmur," pungkasnya.(nda)
