PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Riau, Kamis (16/2/2023). Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Presiden Joko Widodo, yaitu mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, penyelesaian sengketa pertanahan, serta Reforma Agraria.
Tiba di Riau, Menteri ATR kemudian menyerahkan sertifikat tanah hasil program konsolidasi tanah. Program konsolidasi tanah merupakan upaya penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Asnawati mengatakan, program konsolidasi tanah ini dilakukan di Kelurahan Sungai Ambang Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru sebanyak 47 bidang. Konsep tersebut diterapkan dalam pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road) Kota Pekanbaru.
"Dari total luas lokasi konsolidasi tanah seluas 142,7 hektare masyarakat menyerahkan tanahnya seluas sekitar 69,75 hektare yang dipergunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 4,76 kilometer dengan lebar jalan ditambah saluran drainase selebar 70 meter dan jalan sirip/jalan konsolidasi selebar 8 meter," katanya.
Selain itu, pada kegiatan tersebut Menteri ATR juga menyerahkan 19 sertifikat aset instansi, di antaranya 7 aset Pemerintah Provinsi Riau, 3 aset Pemerintah Kota Pekanbaru, 5 aset Kementerian Pertahanan, 3 aset Kepolisian RI.
"Kemudian juga 1 aset Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Selain itu juga diserahkan 1 sertifikat wakaf milik perkumpulan Nahdlatul Ulama Pelalawan," paparnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto dalam arahannya mengatakan, menurutnya di Provinsi Riau ini banyak terdapat 'malaikat', pasalnya banyak yang menyerahkan tanah untuk kegiatan fasilitas sosial.
"Saya kagum di Riau ini banyak 'malaikat' yakni masyarakat yang merelakan tanahnya dipotong untuk fasilitas sosial. Mulai dari untuk pembangunan jalan dan rumah ibadah. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh warga Pekanbaru ini bisa menular ke wilayah lainnya," ujarnya.
Usai menyerahkan sertifikat tersebut, Menteri ATR kemudian melakuan rapat bersama Forkopimda Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Riau membahas persoalan jalan poros Pekanbaru-Dumai yang disampaikan saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Laporan: Soleh Saputra
Editor: Edwar Yaman
