PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) telah memberi sinyal untuk menetapkan Embarkasi Haji Antara Riau. Tapi bukan berarti tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah habis. Masih ada hal-hal yang perlu dikerjakan pemprov.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Prof Nizar Ali sudah meninjau langsung lokasi Embarkasi Haji Antara ini. Dari hasil tinjauan tersebut, dinyatakan Embarkasi Haji Antara Riau sudah memenuhi standar.
Setelah itu, Dirjen PHU mengirimkan surat ke Pemprov Riau. Surat tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan.
“Ada surat yang masuk dari Kemenag. Suratnya menekankan ada beberapa perbaikan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Selasa (15/1) siang.
Namun, perbaikan yang disarankan, tidak terlalu mendesak. Meski demikian, kata Ahmad Hijazi, pihaknya akan menjalankan saran tersebut. “Sebenarnya tidak terlalu mendesak, seperti dinding gedung bagian dalam dicat,” kata dia.
Surat itu ditandatangani oleh Dirjen PHU Prof Nizar Ali. Ada beberapa poin saran perbaikan setelah referifikasi gedung Embarkasi Antara Riau. Pertama, perlu dipasang nama-nama ruangan di masing-masing ruang layanan, termasuk di aula kedatangan dan aula keberangkatan. “Betul juga itu. Itu harus,” kata Ahmad Hijazi.
Kedua, perlu pengecatan ulang seluruh kantor di tiga gedung di lokasi tersebut, mengingat cat sudah sangat kusam. “Sarannya bagus itu,” kata dia.
Dalam surat tersebut, aula kedatangan, keberangkatan, ruang makan, masjid, gudang dan parkir, dinilai sudah cukup baik. Namun, untuk kelancaran pelayanan, perlu proses biometrik, sidik jari, sterilisasi di aula keberangkatan.
“Kemudian area parkir, perlu disiapkan untuk armada bus, perlu ditata baik-baik. Kemudian jaminan kelancaran operasional juga ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Untuk anggaran perbaikan ini, kata Ahmad Hijazi, sudah tersedia di APBD Riau.
“Anggaran sudah disediakan. Surat persetujuan pemerintah daerah sudah ada. Jaminan tersedianya mesin pemindai sudah kita siapkan,” kata dia.
Kemenag juga menyarankan untuk menyusun standar operasional prosedur layanan satu atap dengan instansi terkait, Imigrasi, Bea Cukai, pelabuhan, segala macam.
“Kita juga harus bangun jaringan sistem koordinasi penyelenggaraan haji (Siskohat). Ini ada di Kemenag. Mungkin nanti bisa diintegrasikan dengan Kemenag,” ujarnya.
Pada prinsipnya, kata Sekda, saran perbaikkan akan dipenuhi dalam waktu dekat. Dalam surat tersebut, Kemenag tidak memberikan tenggat waktu. “Tidak ada tenggat waktu. Ini karena persiapan menjelang musim haji,” jelasnya.
Terkait SK penetapan Embarkasi Haji Antara Riau, masih menunggu. Sebab, SK tersebut dikeluarkan bersamaan dengan SK embarkasi di beberapa daerah lainnya. “Ini dikeluarkan secara kolektif se-Indonesia dalam bentuk keputusan menteri,” sebutnya.
“Saran perbaikan tersebut, langsung kita tindak lanjuti. Kita minta Dinas Perkim mengecat, buat plang nama, dan segala macam tadi. Sudah ada dalam rencana. Tidak ada masalah,” tegas Ahmad Hijazi.(dal)
