PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Risiko bencana di Riau masih tinggi. Terutama bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana banjir. Oleh karena itu, pembangunan harus berbasis pengurangan risiko bencana.
Hal tersebut terungkap dalam pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Riau di Pekanbaru, Rabu (14/11). Sekaligus dilantik pada saat itu Haryanto SH selaku Ketua FPBR Riau.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan usai pelantikan berpesan kepada para pengurus FPBR, agar waspada dengan bencana banjir dan longsor di musim hujan ini.
Beberapa bulan lagi kata, akan masuk musim kemarau. Maka rawan terjadi bencana karhutla. “Yang akan kita hadapi kebakaran hutan dan lahan. Setiap tahun, kita mengalami kerugian yang besar. Kita harus punya strategi,” ujarnya.
Dalam hal ini katanya, harus bersama-sama ikut mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. “Kurangi risiko bencana di Riau. Jangan sampai yang dilakukan menambah resiko baru untuk yang akan datang. Jangan wariskan risiko bencana kepada anak-anak kita. Jangan sampai bencana tambah parah,” kata dia.
“Kami beriinisiasi untuk membentuk forum. Saya lihat, ada dari LAM, Pramuka, Dinas Kesehatan, ada dari perusahaan, kepolisian, wartawan, mahasiswa juga. Jadi ini adalah kumpulan dari berbagai pemangku kepentingan di Riau,” sambungnya.
Dia juga menyampaikan, tugas FPRB Riau untuk memastikan pembangunan di Riau berbasis pengurangan risiko bencana. “Masalah kebijakan. FPRB harus memberikan masukan ke DPRD dan Pemprov Riau. Termasuk soal tata ruang. Kalau kebakaran hutan, selalu yang dipertanyakan tata ruang,” katanya.
Kemudian, dari sisi kelembagaan. Menurutnya, bencana ini tak bisa diselesaikan oleh BPBD saja, tapi banyak peran pihak lainnya. “Bencana ini tak bisa diselesaikan oleh BPBD saja, relawan saja. Tapi semua pihak,” ujar Lilik.
Kemudian lanjutnya, terkait anggaran. Pemerintah mesti menganggarkan untuk penanggulangan bencana ini. “Kami akan minta bantuan agar memberikan masukan kepada gubernur dan DPRD. Forum ini mestinya harus ada anggaran di sana,” ujarnya.
Terakhir pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, harus diciptakan masyarakat tangguh bencana. Penyuluhan harus dilakukan.
“Forum ini harus menciptakan masyarakat tangguh bencana. Ke depan, sudah saatnya KKN perguruan tinggi, untuk mengarahkan masyarakat tangguh bencana. Bagaimana mengajak masyarakat tangguh api. Pencegahan dan penanggulangan,” katanya.
Ketua FPRB Riau, Haryanto SH mengatakan, akan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Terutama mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbasis pengurangan risiko bencana.
Namun dalam menjalankan tugas kata dia, perlu bimbingan berbagai pihak. “Sangat dibutuhkan peran dan fungsi semua pihak untuk ikut melakukan pengurangan risiko bencana. Baik itu pemerintah, BPBD, maupun swasta demi Riau aman dari bencana,” katanya.
“Kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, mari bersama bergandengan tangan untuk membuat aksi nyata. Kami juga akan bentuk cabang di kabupaten/kota,” katanya.(dal)
