PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Riau mengaku khawatir dengan sisa kuota premium untuk Riau. Dari data yang diberikan Pertamina, sisa kuota premium hingga akhir tahun hanya 6 persen. Sedangkan keperluan masyarakat Riau akan BBM bersubsidi sangat tinggi. Maka dari itu, dewan meminta Pertamina bisa mengambil kebijakan untuk membagi sisa kuota premium agar cukup hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Selasa (13/11). Ia menjelaskan, Riau merupakan negeri penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Maka sangat disayangkan bila di Bumi Lancang Kuning ini masyarakatnya kesulitan mendapat BBM subsidi.
“Kita ini negeri penghasil minyak terbesar. Kekhawatiran kami sisa kuota 6 persen hingga akhir tahun enggak sampai. Maka kami minta Pertamina supaya bijak dalam penyaluran,” katanya.
Di samping itu, pihaknya berencana meminta penambahan kuota BBM bersubsidi untuk 2019. Dalam hal ini, DPRD akan berurusan langsung dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur kegiatan Hilir (BPH) Migas. Hal itu tentunya dengan mekanisme lobi antar pemerintahan.
“Ini antara pemerintah daerah kepada pusat. Ya, kami minta kebijakan pusatlah. Karena Riau punya peran sangat besar dalam ketersediaan migas,” sebut Polikus Gerindra itu.
Soal BBM nonsubsidi, pihaknya juga meminta agar Pertamina bisa menghadirkan BBM jenis pertamax.
Karena selama ini yang dijual di SPBU hanya ada BBM jenis pertamax plus. Dengan harga cukup tinggi dibanding pertamax biasa.
“Kita tahu kualitas pertamax plus mungkin memang bagus. Tapi kan itu untuk mobil mewah. Tidak semua masyarakat sanggup membeli. Di daerah lain kita lihat ada pertamax biasa seperti di Sumbar. Masak di Riau enggak ada,” imbuhnya.
Permintaan itu, dikatakan Taufik juga akan direalisasikan Pertamina. Karena dari informasi yang ia peroleh sudah ada 1 SPBU di Pekanbaru yang menyediakan pertamax. Kemudian 1 SPBU lainnya ada di Kota Dumai. Terakhir, selain penambahan kuota premium pihaknya juga meminta penambahan kuota pertalite. Karena jika tidak ada premium otomatis masyarakat akan beralih ke pertalite.
“Yang utamanya tetap permintaan penambahan kuota premium. Kami belum tentukan berapa penambahan kuota yang kami minta. Itu sedang dihitung badan teknis pemprov. Nantinya DPRD akan bersurat dengan BPH Migas,” tambahnya.(nda)
