MERANTI (RIAUPOS.CO) - Senangnya hati Azizah, ibu rumah tangga asal Kepulauan Meranti. Salah seorang anaknya ditawari oleh bupati setempat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Tawaran tersebut diterima langsung olehnya melalui pesan medsos dan panggilan telepon genggam, Senin (12/7/22) malam.
"Saya terima pesan dari pemilik akun facebook Pak Bupati Adil, Senin malam. Dia menawarkan bantuan kepada salah seorang anak saya untuk jadi PNS," cerita Azizah kepada Riau Pos, Rabu (14/7/22) siang di kediamannya Jalan Perjuangan, Kecamatan Tebingtinggi.
Mendengar itu, sontak membuatnyanya girang tak tentu arah. Karena kebetulan, dari lima orang anak, tiga di antaranya masing menganggur atau belum memiliki pekerjaan tetap.
"Ya senang betul hati saya mendengar kabar itu. Karena anak saya lima orang, tiga udah tamat SMA, tapi belum bekerja. Dan saya terima tawaran tersebut, namun dia minta saya segera untuk melengkapi berkas persyaratan identitas diri anak," ungkapnya.
Tak lengah, ia dan suami melengkapi persyaratan pendukung. Seperti fotokopi KTP, KK, Ijazah SMA beserta pasfoto. Setelah itu semua disiapkan, orang yang mengaku bupati meminta pihaknya untuk membayar uang suap. Tak tanggung-tanggung, total yang diinginkannya sebesar Rp35 juta.
"Semua berkas pendukung sudah selesai, mulai dari fotokopi KTP sampai pasfoto. Alih-alih dia minta kami kirim uang Rp35 juta, sore ini Rp10 juta dan hari kamis besok sisanya Rp15 juta," ungkapnya.
Setelah mendengar permintaan tersebut, lantas Azizah mengaku merasa tak sedap hati dan berkoordinasi dengan jajaran BKD setempat. Hasilnya ia diberi mendapat penjelasan jika pihak yang menghubunginya tersebut, bukanlah bupati. Melainkan orang tak dikenal yang sedang melakukan upaya penipuan terhadapnya.
"Kami tak langsung percaya. Kami telp orang BKD dan mereka meminta kepada kami untuk tidak percaya. Dan menghubungi itu bukanlah bupati melainkan orang yang tak dikenal," ungkapnya.
Terpisah Plt Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Kabid P2IK) Budi Hardiantika membenarkan informasi tersebut. Bahkan ini bukan kasus yang pertama.
Untuk itu ia meminta seluruh masyarakat meranti tidak sertamerta percaya kepada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Untuk saat ini kami hanya mengakomodir seleksi jelang perekrutan PPPK. Tidak untuk CPNS, “ jelasnya.
Walaupun demikian Budi mengatakan sistem ujian nantinya yang digunakan nantinya menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Jadwal seleksi belum tau karena masih menunggu pusat. Nanti bila kebutuhan tempat, kemungkinan akan dilaksanakan di gedung, atau bisa saja dilakukan di sekolah. Yang pasti saat ini proses mendaftar dulu secara online," tuturnya.
Diakuinya sejauh ini sudah ada beberapa orang yang melakukan pendaftaran dan berkoordinasi terkait syarat yang tersedia dan proses verifikasi berkas masih berjalan saat ini.
Dirinya mengatakan bahwa untuk proses seleksi nantinya tetap bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti.
"BKD tugas intinya mengusulkan formasi yang dibuat dinas pendidikan, kemudian memfinasilasi formasi dan membuat pengumuman." Pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya tersedia 648 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional guru di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021.
Laporan: Wira Saputra, Selatpanjang
Editor: Erwan Sani
