KARHUTLA

Cegah Karhutla, Adakan Hujan Buatan di Riau

Riau | Kamis, 14 Mei 2020 - 07:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah tidak ingin kecolongan. Sebelum memasuki musim kemarau panjang, proses hujan buatan mulai dilakukan di kawasan Riau. Tujuannya untuk membasahi lahan gambut supaya tidak memicu munculnya titik panas (hot spot) atau titik api (fire spot).

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tri Handoko Seto menuturkan puncak musim kemarau di Riau diperkirakan mulai Juli sampai Agustus depan. Namun sejak kemarin misi hujan buatan sudah mereka lakukan.


Seto mengatakan mereka sudah menyiapkan 20 ton garam untuk misi hujan selama 15 hari ke depan. Setelah berjalan 15 hari, misi hujan buatan dilanjutkan ke wilayah Sumatera Selatan. Misi hujan buatan di Sumatera Selatan juga berjalan 15 hari. Total anggaran yang dipersiapkan sekitar Rp5,2 miliar.

Dia menjelaskan hujan buatan yang dimulai di Riau kemarin merupakan kelanjutan operasi pada 11 Maret sampai 2 April lalu. Seto menuturkan pada saat itu terjadi musim kemarau kecil di Riau.

"Kalau sekarang akan memasuki musim kemarau besar," jelasnya, kemarin (13/5).

Menurut dia misi hujan buatan pada Maret-April lalu berjalan efektif. Sehingga tidak banyak ditemukan titik panas maupun titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia berharap misi hujan buatan yang digelar sampai Idulfitri nanti juga mampu menekan titik panas dan titik api.

Seto mengatakan upaya yang dilakukan sekarang adalah pembasahan lahan gambut. Supaya kadar airnya tidak menurun drastis, perlu terus diguyur hujan. Dengan demikian bisa menekan potensi adanya titik panas atau titik api. Menurutnya upaya hujan buatan sebelum terjadi karhutla bisa berjalan lebih efektif.  

"Kalau sudah terjadi karhutla, misi TMC ada unsur urgensinya. Kalau sekarang bisa dilakukan dengan tenang," jelasnya.

Dia berharap tahun ini angka karhutla bisa ditekan. Sehingga derita masyarakat tidak semakin besar. Seperti diketahui saat ini masyarakat sudah menderita akibat adanya wabah Covid-19. Jangan sampai derita akibat penyakit Covid-19 itu bertambah dengan adanya kabut asap dampak karhutla.

Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Yudi Anantasena menuturkan sebelumnya pengiriman petugas lapangan ke Riau sempat terkendala kebijakan PSBB. Akhirnya Kementerian Perhubungan membuka kembali akses penerbangan dengan ketentuan khusus. Dia berarap operasi kali ini bisa sukses seperti kegiatan serupa pada Maret-April lalu. Saat itu setelah dilakukan teknologi modifikasi cuaca, hampir setiap hari turun hujan.

"Hot spot turun hungga sempat nol titik," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyebutkan bahwa 212 unit perusahaan perkebunan yang telah berkomitmen melakukan pemulihan ekosistem gambut secara konsisten dengan menjaga tata kelola hingga memenuhi tenggat 40 cm di bawah permukaan tanah.

Hal ini sesuai parameter pada Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter (SiMATAG-0,4m) yang dimiliki oleh KLHK untuk monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.

"Saya meminta bantuan ketua umum dan seluruh jajaran GAPKI dapat mendorong perusahaan perkebunan yang sampai sekarang belum menyampaikan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut atau belum melakukan pemulihan ekosistem gambut pada areal konsesinya," ujar Karliansyah.

Dirinya menambahkan jika perbaikan tata kelola air di lahan gambut di areal konsesi perkebunan sangat berperan dalam mencegah potensi karhutla serta dalam menghadapi potensi musim kering yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus mendatang.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Suprianto, berjanji untuk mendorong seluruh anggotanya untuk segera melakukan pemulihan ekosistem gambut dan menyusun dokumen perencanaan pemulihan ekosistem gambut.

"Dengan melaksanakan pemulihan ekosistem gambut, maka perusahaan termonitor dan terkontrol oleh pemerintah. Dengan mudah dapat diketahui pada lokasi mana potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat dilakukan antisipasi pencegahannya," jelasnya.(wan/tau/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook