PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terus menghadapi tantangan besar.
Tahun ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan program sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019.
Sekretaris Utama BKKBN RI Nofrijal didampingi Kepala BKKBN Provinsi Riau, Agus P Proklamasi, mengatakan, saat ini BKKBN terus berpacu seiring dengan menjelang akhir masa RPJMN 2014-2019, sedangkan target program KKBPK masih belum mencapai tahap yang diharapkan.
“Kami berpacu dengan waktu, karena tahun ini merupakan terakhir sehingga sekaligus menyiapkan rancangan RJPMN untuk tahun 2020 - 2024 atau RJPMN ke empat di jangka panjang sejak tahun 2005,” kata dia saat pembukaan kegiatan Budaya Kerja Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Rabu (13/3/2019) di Pekanbaru.
Lanjutnya, salah satu isu penting dalam program KKBPK adalah Indonesia sudah memasuki bonus demografi dan puncaknya akan terjadi pada rentang waktu tahun 2030-2035. Jadi, kata dia, bagaimana agar bonus demografi ini lebih panjang.
“Dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar dalam rangka menyejahterakan masyarakat Indonesia, karena rencana programnya tinggal satu periode lagi yaitu untuk tahun 2020-2025,” jelasnya.
Agus Proklamasi menjelaskan untuk mempercepat target tersebut, BKKBN Provinsi Riau menggelar kegiatan konsolidasi untuk akselerasi program KKBPK khususnya bidang advokasi, penggerakan dan informasi, melalui kegiatan Budaya Kerja Organisasi, dengan tema “Dengan optimalisasi kinerja dan integritas asn kita wujudkan pembangunan zi - wbk dan capaian sasaran kinerja jajaran perwakilan BKKBN Provinsi Riau tahun 2019”.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan bidang Adpin tahun 2019 di tingkat kabupaten/kota, terselenggaranya kerja sama dan koordinasi yang baik di lapangan serta meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan, khususnya OPD KB dalam mendukung program KKBPK,” ungkapnya.
Kegiatan diikuti peserta dari pengelola advokasi, penggerakan dan informasi program KKBPK tingkat kabupaten/kota Se-Provinsi Riau. Tahun 2019, kata dia, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2014-2019.
“Tahun ini akan menjadi penentu apakah sasaran tersebut akan tercapai atau tidak, sehingga perlu melakukan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan advokasi, penggerakan dan informasi karena kegiatan ini memainkan peran penting,” paparnya.
Ia mengatakan, dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan program KKBPK di masyarakat agar tercapai keluarga kecil bahagia sejahtera maka dibentuk kampung KB disetiap wilayah termasuk Provinsi Riau.
“Pelaksanaan kampung KB di wilayah Provinsi Riau, cukup menggembirakan, namun perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai pembinaan dan kemitraan dengan pihak lain,” ujarnya.
Selain melalui kampung KB, peningkatan cakupan pelayanan dalam rangka akselerasi pelaksanaan program KKBPK juga dilakukan melalui kegiatan kemitraan.
“Salah satu strategi kemitraan yang dibentuk melalui lembaga adhoc adalah ‘Pokja Advokasi program KKBPK. Pokja ini akan menjadi tempat dilakukannya sinergitas kegiatan kemitraan antara BKKBN dengan stakeholder lainnya baik di provinsi maupun kabupaten seperti halnya dengan TNI, TP-PKK, Polri, IBI, Muslimat NU, Aisyiyah dan lembaga lainnya,” ujarnya.(eca)
